Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Gus Ipul tegaskan tidak ada pendaftaran terbuka, petugas datangi langsung rumah warga miskin ekstrem
Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memulai proses penjangkauan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027. Berbeda dengan mekanisme sekolah pada umumnya, rekrutmen ini dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung (Jemput Bola) calon siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka pendaftaran secara mandiri bagi calon siswa. Hal ini dilakukan untuk memastikan negara hadir langsung bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses informasi dan layanan pendidikan.
“Kita sekarang sedang bersiap untuk melakukan penjangkauan siswa-siswa Sekolah Rakyat. Jadi tidak ada pembukaan pendaftaran. Semua dijangkau secara aktif,” ujar Gus Ipul, dikutip Rabu, 15 April 2026.
Sasar Keluarga Desil 1 dan 2
Gus Ipul menjelaskan, pola "jemput bola" ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan akses pendidikan akibat kendala ekonomi dan informasi. Penentuan sasaran tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan fokus utama pada keluarga yang berada pada klaster desil 1 dan 2.
“Siapa yang menjadi sasaran? Mereka adalah keluarga paling tidak mampu. Anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah,” tegas Mensos.
Dalam pelaksanaannya, Kemensos tidak bekerja sendiri. Tim pendamping Kemensos akan berkolaborasi dengan Dinas Sosial di daerah, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Petugas lapangan akan melakukan verifikasi faktual, memastikan kondisi ekonomi keluarga, hingga meminta persetujuan orang tua agar anak-anak mereka dapat mengenyam pendidikan layak di Sekolah Rakyat.
Instruksi Presiden: Bersih dari KKN
Lebih lanjut, Gus Ipul memberikan peringatan keras kepada seluruh petugas dan pihak yang terlibat dalam proses penjangkauan. Ia menekankan bahwa integritas adalah harga mati dalam menyukseskan program ini.
“Sesuai arahan Presiden, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada suap menyuap, dan tidak boleh ada praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),” imbuhnya.
Langkah proaktif ini diharapkan mampu menjawab keraguan masyarakat miskin terhadap akses pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berkomitmen memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak yang paling membutuhkan sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Kemensos juga mengajak publik untuk turut serta mengawasi jalannya proses rekrutmen lapangan agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Editor: Redaktur TVRINews
