HARIAN FAJAR, PINRANG — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pinrang, Amri Manangkasi, menyoroti serangan hama penggerek batang dan tikus yang melanda area pertanian di Kecamatan Duampanua dan Cempa.
Serangan hama tersebut dikeluhkan petani dan dinilai berpotensi menyebabkan gagal panen.
Amri mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauannya di lapangan, keluhan datang hampir dari seluruh petani yang terdampak.
“Ini serangan hama terjadi serentak, dan petani mengeluh semua. Kondisi ini mengancam hasil panen,” ujarnya pada Rabu, 15 April.
Menurutnya, langkah awal yang harus segera dilakukan adalah mengoptimalkan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat desa/kelurahan sebagai instrumen pemerintah.
Amri meminta agar PPL aktif turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi pertanian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi petani.
Ia menekankan, meski saat ini sudah memasuki masa menjelang panen, upaya pengawalan tetap penting guna menjaga nilai produksi pada panen raya berikutnya.
“Hama penggerek batang dan tikus ini belum berhenti menyerang, sehingga perlu langkah cepat dari pemerintah,” katanya.
Amri menjelaskan bahwa sistem koordinasi pertanian sebenarnya telah terstruktur, mulai dari kelompok tani di tingkat desa atau kelurahan yang berkoordinasi dengan PPL.
Selanjutnya, PPL melaporkan kondisi di lapangan kepada PPK di tingkat kecamatan, yang kemudian diteruskan ke Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang. Namun, Amri menilai mekanisme tersebut belum berjalan optimal.
“Kalau ada kendala dari PPL yang dilaporkan ke PPK, harus segera diantisipasi. Ini yang tidak berjalan dengan baik,” tegas Ketua Fraksi Golkar Pinrang ini.
Lebih lanjut, Amri mengingatkan bahwa Kabupaten Pinrang merupakan salah satu penyangga pangan di Sulsel.
Jika terjadi gagal panen, kondisi ini berpotensi berdampak pada stok pangan nasional serta bertentangan dengan program ketahanan pangan pemerintah pusat.
Amri juga menyoroti pentingnya peran PPL yang berada di bawah naungan Kementerian Pertanian agar lebih aktif dalam mendampingi petani.
Menurutnya, berbagai kebijakan pemerintah seperti pemberian subsidi tidak akan maksimal jika pengawasan dan pendampingan di lapangan tidak berjalan baik.
“Kasihan petani jika tidak dikawal dengan maksimal. Tugas PPL dan PPK adalah memastikan kelompok tani mendapatkan pendampingan yang baik,” ujar kader Golkar ini.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Pinrang berencana memanggil Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang bersama PPK untuk membahas langkah antisipasi guna mencegah terjadinya gagal panen di wilayah tersebut. (ams)
