Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk jasa event organizer (EO) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Uchok Sky Khadafi Direktur CBA menyatakan bahwa hal itu sebagai pemborosan karena menelan anggaran sekitar Rp113 miliar.
“Jasa EO untuk MBG itu itu hanya pemborosan anggaran, dan ini memperlihatkan banyaknya pegawai BGN itu tidak proporsional, atau bisa juga dibilang pemalas,” ujar Uchok Sky Khadafi Direktur CBA kepada suarasurabaya.net, Rabu (15/4/2026).
CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki penggunaan anggaran tersebut. Katanya, potensi penyalahgunaan anggaran perlu diselidiki.
“Anggaran Rp113 miliar ini curigai hanya sebagai lahan empuk. Maka dari itu, kami mendorong KPK untuk menyelidiki penggunaan jasa EO ini,” imbuh Uchok.
Selain penggunaan jasa EO, CBA juga menyoroti pengadaan laptop dan alat makan oleh BGN, yang menurut kritik publik mencapai Rp4 triliun. Meskipun angka tersebut dibantah Dadan Hindayana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
“Itu semua harus disidik oleh KPK, karena harga terlalu mahal, dan program banyak yang ditolak DPR dan kementerian keuangan,” ujar Uchok.
Dadan membantah mengadakan laptop sebanyak 32.000 unit dan alat makan, yang totalnya disebut-sebut mencapai Rp4 triliun. Katanya, BGN hanya mengadakan laptop sebanyak 5.000 unit sepanjang 2025.
Sementara pengadaan alat makan hanya dilakukan untuk 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dadan juga menyebut penggunaan jasa EO dalam berbagai acara termasuk profesionalitas BGN. EO disebut jadi bagian BGN untuk membangun sistem dan tata kelola operasional, yang berkualitas dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” kata Dadan. (lea/saf/ipg)
