Rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul diwarnai perdebatan. Pimpinan hingga anggota Komisi IX DPR menyebut Menkes dan Mensos tak menjalankan kesepakatan rapat dengan DPR terkait 11 juta peserta PBI BPJS.
Momen debat itu terjadi setelah Mensos selesai menyampaikan pemaparan rapat di Komisi IX DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris memotong jalannya rapat menanyakan kesepakatan rapat pada 9 Februari 2026.
"Sori ya sebelum kita lanjut, kenapa saya katakan penegasan ini penting di awal? Supaya frekuensinya sama, semua yang ada di sini. Berarti kesepakatan rapat yang pernah dibuat di Komisi IX maupun di pimpinan DPR tanggal 9 Februari kan tidak dijalankan," kata Charles Honoris.
Charles menyebut, berdasarkan kesimpulan rapat itu, harusnya pemerintah mengaktifkan kembali 11 juta peserta PBI BPJS yang sempat dinonaktifkan sehingga mendapat layanan BPJS.
"Kan kesepakatan rapatnya adalah 11 juta yang dinonaktifkan tetap mendapatkan layanan selama 3 bulan. Sedangkan kalau dari paparan yang baru saja kita lihat, yang direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, yang merupakan pasien catastrophic dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian," ucap Charles.
"Artinya, masih ada sekitar 9 juta orang yang tidak bisa mengakses layanan sampai hari ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Ini biar frekuensinya sama dulu nih, ya," lanjut dia.
Menkes Budi lalu menjawab bahwa 9 juta yang belum direaktivasi tetap mendapatkan layanan. Pelayanan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan DPR pada Februari lalu.
"Bapak, kalau boleh meluruskan penegasannya boleh? Supaya sama gitu, Pak. Jadi, yang 11 juta ini, kalau mereka datang ke layanan kesehatan akan dilayani. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, kalau mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu akan dilayani," jawab Budi.
"Dan mereka diminta mereaktivasi segera yang prosesnya sudah difasilitasi oleh Kemensos, dengan asumsi apa? Supaya kalau mereka memang ternyata ada desil 10, ya kita minta reaktivasinya masuk ke apa PBPU mandiri. Jadi, jadi untuk meluruskan saja bahwa yang 11 juta ini tetap dilayani," sambungnya.
Sementara itu, Mensos lalu meminta agar kesepakatan rapat bersama DPR pada 9 Februari dibuka. Menurut Mensos, hal tersebut perlu dilakukan agar ada kesepahaman antara pemerintah dan DPR.
"Jadi gini, kalau biar sama frekuensinya, dibuka saja hasil kesepakatan dengan DPR yang tadi saya sebut tiga yang lain. Coba dilihat satu per satu. Kita buka hasil kesepakatannya biar frekuensinya sama. Nanti tafsirnya kita berbeda. Jadi lebih baik kita kembali kepada keputusan tertulis, kesepakatan tertulis tanggal berapa tadi itu, 9 Februari. Kita buka bersama-sama. Kalau nanti nggak ada pedoman repot ya," tutur Gus Ipul.
(maa/rfs)
