Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar town hall meeting di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026. Pertemuan ini dihadiri 860 peserta, mulai dari perangkat daerah, wali kota dan bupati, camat, lurah, hingga perwakilan PPSU dari seluruh kelurahan di Jakarta.
Kegiatan ini menjadi ajang untuk memperbaiki cara penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menguatkan integritas jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Pramono menjelaskan bahwa pertemuan ini juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja PPSU. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi pelanggaran yang merusak citra Jakarta.
“Kami terus memperbaiki sistem agar lebih terbuka dan transparan. Masukan dan kritik dari masyarakat sangat penting untuk perbaikan,” ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu 15 April 2026.
Baca Juga :
Armada JakLingko bakal Ditambah untuk Atasi Kemacetan JakartaTerkait pelanggaran yang sempat terjadi, tiga petugas PPSU telah mendapat peringatan pertama (SP1) dan diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Sementara itu, beberapa pejabat terkait, termasuk lurah setempat, dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.
Town hall meeting di TIM. Foto: Istimewa
Pramono juga menegaskan bahwa tugas utama PPSU adalah menangani saluran air kecil (drainase mikro). Termasuk, menjaga kebersihan lingkungan, serta merawat fasilitas umum di tingkat kelurahan.
Khususnya, terkait sistem air berskala besar seperti sungai dan waduk, menjadi tanggung jawab dinas teknis. Ia menambahkan, keterbukaan camat dan lurah sangat penting dalam menjalankan tugas. Setiap laporan warga harus ditangani dengan cepat, tepat, dan tuntas.
“Semua harus terbuka terhadap kritik dan segera menindaklanjuti laporan warga. Dengan begitu, kehadiran pemerintah bisa benar-benar dirasakan,” kata Pramono.
Pramono juga menekankan peran camat dan lurah sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka harus mampu mendeteksi dan menyelesaikan masalah sejak awal sebelum menjadi besar.
Selain itu, Pramono mengingatkan pentingnya menjaga integritas, etika pelayanan, dan transparansi. Hal tersebut untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Koordinasi antarinstansi juga perlu diperkuat agar penanganan masalah tidak terhambat. Pramono mengibaratkan kerja Pemprov DKI Jakarta seperti orkestra yang harus selaras agar hasilnya maksimal.
“Jakarta akan lebih baik jika semua bekerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU di lapangan,” jelas Pramono.
Melalui pertemuan ini, Pramono berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta semakin solid. Sehingga, mampu memberikan layanan yang cepat, terbuka, dan fokus pada penyelesaian masalah warga.
“Saya berharap kita semua bisa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam menangani pengaduan masyarakat agar lebih cepat, transparan, dan bisa dipercaya,” tutup Pramono.
