Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengultimatum kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang terbukti melakukan manipulasi laporan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI).
Pramono menegaskan, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi karena mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sampai sejauh ini, ia menyebut sudah ada tiga orang petugas PPSU yang mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1. Politikus PDIP itu pun mengaku sudah bertemu langsung dengan ketiga petugas tersebut.
“Jadi ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1 (Surat Peringatan 1) dan tadi secara pribadi tiga-tiganya saya temuin,” kata Pramono kepada para wartawan di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.
Baca Juga :
Pramono Gelar Town Hall Meeting Percepat Pelayanan Publik dan Transparansi“Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Pramono memastikan akan mengambil langkah tegas apabila pelanggaran serupa kembali terjadi. Para pejabat di tingkat Kelurahan Kalisari yang menjadi lokasi kasus manipulasi tersebut pun telah dibebastugaskan.
“Kalau sampai diulang kembali, pasti kami mengambil tindakan yang lebih tegas. Sedangkan untuk atasannya, dari Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan, termasuk Lurah Kalisari, kami bebastugaskan,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menggelar town hall meeting pada hari ini sebagai upaya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PPSU.
“Hari ini secara khusus Pemerintah DKI Jakarta mengadakan town hall meeting, mengundang PPSU, kemudian juga Lurah, Camat, Walikota, Bupati, dan jajaran perangkat yang berkaitan dengan PPSU. Acara ini diadakan semata-mata memang untuk memperbaiki kinerja PPSU yang ada di Jakarta,” tutur Pramono.
Pramono menyebut, kasus manipulasi laporan yang terjadi di wilayah Kalisari menjadi perhatian serius karena dinilai merusak citra Jakarta.
Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pembenahan sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan akuntabel.
“Maka kami memperbaiki sistem dan tata kelola yang lebih baik, transparan, terbuka. Karena bagaimanapun masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri,” tegasnya.
Pramono juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak hanya bekerja untuk menyenangkan atasan, tetapi benar-benar menunjukkan kinerja nyata di lapangan.
Kasus manipulasi laporan JAKI bermula dari laporan warga terkait parkir liar di Jalan Damai, Kalisari, Jakarta Timur, yang masuk melalui aplikasi JAKI dan ditindaklanjuti oleh petugas PPSU.
