FAJAR, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kebijakan tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru pada 2026 merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus upaya mengalihkan belanja daerah ke sektor yang lebih prioritas.
Di tengah tekanan penghematan anggaran dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Makassar memilih mengarahkan anggaran ke program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Anggaran yang sebelumnya berpotensi terserap untuk pengadaan maupun sewa kendaraan dialihkan untuk penguatan sektor pendidikan, seperti penyediaan seragam sekolah, serta percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur hingga ke lorong-lorong permukiman.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program subsidi iuran sampah gratis serta pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk di wilayah kepulauan.
Keputusan tersebut tidak hanya mencerminkan efisiensi dalam tata kelola anggaran, tetapi juga menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah kota berada pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan pada fasilitas pejabat.
Munafri menegaskan bahwa kebijakan ini berlaku menyeluruh di lingkup pemerintah kota.
“Tahun ini, saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, serta Kepala Dinas,” tegasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar dalam memastikan setiap belanja daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. (*)
