Kenaikan harga plastik kemasan yang meroket hingga 30–40 persen di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir mulai mencekik para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kondisi yang memukul sektor makanan dan minuman ini mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PKS, Ade Suherman.
Menurut Ade, fenomena ini tidak bisa sekadar dipandang sebagai dinamika industri semata. Lonjakan harga tersebut berdampak langsung pada nadi ekonomi riil, mengerek biaya operasional pedagang kecil mulai dari pengusaha warteg, katering, hingga pedagang minuman gerobakan.
“Kenaikan harga plastik bukan hanya persoalan rantai pasok industri, tetapi sudah menyentuh ekonomi riil warga. Jika tidak diantisipasi, beban ini akan diteruskan ke harga jual makanan dan minuman yang akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ade.
Berdasarkan laporan di lapangan, melambungnya harga kemasan plastik di ibu kota dipicu oleh naiknya biaya bahan baku petrokimia dan terganggunya rantai pasok global. Ketergantungan impor pada bahan baku berbasis nafta dinilai menjadi biang keladi instabilitas harga ini.
Sebagai legislator yang membidangi perekonomian dan UMKM, Ade mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas terkait untuk segera turun tangan. Langkah mitigasi pertama yang harus dilakukan adalah memetakan sektor usaha kecil mana saja yang paling rentan terdampak.
Ia mewanti-wanti agar krisis kemasan ini tidak berujung pada efek domino bagi perekonomian warga.
"Jangan sampai kenaikan harga plastik menjadi pemicu inflasi baru dari sektor makanan-minuman. Pemerintah harus hadir dengan langkah cepat untuk menjaga stabilitas biaya usaha UMKM,” tegasnya.
Di sisi lain, Ade melihat krisis ini sebagai momentum yang tepat bagi Pemprov DKI untuk mempercepat transformasi kemasan ramah lingkungan. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan insentif khusus bagi UMKM binaan agar dapat beralih ke kemasan alternatif yang harganya lebih stabil dan berkelanjutan.
“Kita perlu solusi jangka pendek untuk menahan biaya usaha, sekaligus solusi jangka panjang melalui inovasi kemasan alternatif agar UMKM Jakarta tetap kompetitif tanpa harus membebani pelaku usaha kecil,” tambah Ade.
Sebagai tindak lanjut, Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana akan segera menggelar pembahasan bersama dinas perekonomian, perdagangan, dan UMKM.
“Yang harus dijaga adalah keseimbangan antara keberlangsungan usaha UMKM dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Ini isu ekonomi warga yang harus segera direspons agar tidak merembet menjadi tekanan daya beli,” pungkasnya.
