Rencana Amerika Serikat (AS) memberlakukan kembali tarif impor baru mulai Juli 2026 dinilai berpotensi menguntungkan Indonesia. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Indonesia berpeluang mendapat pengecualian tarif (exemption), seiring kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional.
“Kalau kebijakan tarif baru berlaku, Kita malah lebih baik lagi karena sudah punya ART (Agreement on Reciprocal Trade ). Pengecualian tarif malah akan berlaku ke kita. Jadi akan sangat bagus,” ujar Susiwijono usai menghadiri acara IDE Katadata Future Forum 2026, Rabu (15/4).
Adapun implementasi tarif impor baru AS akan diterapkan berdasarkan ketentuan Section 301 Trade Act. Hal ini diperlukan lantaran dasar hukum sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang menyatakan penggunaan kewenangan darurat era Donald Trump untuk menerapkan tarif tidak konstitusional.
Susiwijono Moegiarso menjelaskan, investigasi Section 301 merupakan mekanisme yang harus dilalui Amerika ingin ketika ingin menerapkan tarif baru. Saat ini, penerapan skema tersebut masih dalam tahap investigasi oleh pemerintah AS.
Menurut Susiwijono, investigasi yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) menyasar 16 negara penyumbang defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia. Sejauh ini, menurut dia, komunikasi antara pemerintah Indonesia dan USTR berjalan kondusif.
"Ini lebih ke proses konfirmasi,” kata dia.
Adapun dalam proses komunikasi tersebut, menurut dia, pemerintah diminta menyampaikan data terkait dua isu utama, yakni kelebihan kapasitas produksi (excess capacity) serta dugaan praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok.
Pemerintah pun telah menegaskan bahwa Indonesia bukan negara transit bagi barang dari negara lain yang ditujukan ke AS. Selain itu, Indonesia juga telah memiliki regulasi ketat terkait larangan kerja paksa dan pekerja anak sesuai standar internasional.
“Secara regulasi, Indonesia sudah comply. Tinggal menyampaikan data dan memperkuat norma,” ujarnya.
