Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerima penghargaan atas capaian tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025 dalam kategori kementerian/lembaga dengan pagu anggaran di atas Rp1 triliun dengan nilai 98,4 persen.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Akhsanul Khaq saat pemberian penghargaan kepada Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan kepatuhan, komitmen dan konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas.
Dalam kesempatan itu diadakan pula agenda “Seminar Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga yang Berkualitas dan Bernilai Tambah.” Agenda tersebut diadakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BPKP dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara optimal.
Pada sesi seminar, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo membawakan materi strategi peningkatan kualitas reviu dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga.
Aryanto menekankan pentingnya mengidentifikasi akar permasalahan sebagai langkah awal perbaikan laporan keuangan.
“Jika akar permasalahan telah diketahui, maka perbaikan harus difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis hingga ke tahap akhir agar temuan berulang tidak terjadi kembali,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah memerlukan penguatan pada level strategis dan teknis, termasuk optimalisasi tiga lini pengendalian. Mulai dari pelaksana kegiatan atau pengelola keuangan/pengguna anggaran, penyusun laporan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, strategi peningkatan kualitas juga mencakup penyempurnaan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta kinerja agar lebih andal, terintegrasi, dan akuntabel.
Melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga semakin meningkat serta mampu menyajikan informasi yang lebih akurat, relevan, dan bernilai dalam mendukung pengambilan keputusan.
“Hal ini sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar dia.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Akhsanul Khaq saat pemberian penghargaan kepada Sekretaris Utama BPKP Raden Mas Aris Santosa mengatakan bahwa capaian tersebut mencerminkan kepatuhan, komitmen dan konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas.
Dalam kesempatan itu diadakan pula agenda “Seminar Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dan Kinerja Kementerian/Lembaga yang Berkualitas dan Bernilai Tambah.” Agenda tersebut diadakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja BPKP dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara optimal.
Pada sesi seminar, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo membawakan materi strategi peningkatan kualitas reviu dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga.
Aryanto menekankan pentingnya mengidentifikasi akar permasalahan sebagai langkah awal perbaikan laporan keuangan.
“Jika akar permasalahan telah diketahui, maka perbaikan harus difokuskan pada penyempurnaan proses bisnis hingga ke tahap akhir agar temuan berulang tidak terjadi kembali,” ujar dia.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah memerlukan penguatan pada level strategis dan teknis, termasuk optimalisasi tiga lini pengendalian. Mulai dari pelaksana kegiatan atau pengelola keuangan/pengguna anggaran, penyusun laporan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Selain itu, strategi peningkatan kualitas juga mencakup penyempurnaan sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta kinerja agar lebih andal, terintegrasi, dan akuntabel.
Melalui upaya yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kualitas laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga semakin meningkat serta mampu menyajikan informasi yang lebih akurat, relevan, dan bernilai dalam mendukung pengambilan keputusan.
“Hal ini sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar dia.
