JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah mulai membatasi kunjungan untuk turis di Taman Nasional (TN) Komodo guna menjaga kelestarian ekosistem dan keberlanjutan pariwisata.
"Keputusan kami membatasi kuota turis didasarkan pada riset yang menunjukkan bahwa jika terjadi over tourism dalam jangka panjang, akan berakibat pada kerusakan kawasan dan hilangnya daya tarik wisata itu sendiri," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kamis, 16 April 2026.
Mulai 1 April 2026, kuota pengunjung ditetapkan sebanyak 1.000 orang per hari atau sekitar 365.000 orang per tahun.
BACA JUGA:Wakaf Energi Diperkuat, Peta Jalan Solarisasi Masjid Disusun
Raja Juli mengemukakan bahwa kebijakan ini tidak diambil secara tergesa-gesa, melainkan telah melalui proses panjang sejak Mei 2025 lewat berbagai diskusi dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha di Labuan Bajo.
Kebijakan ini, lanjut Menhut, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung eco-tourism yang menjaga kekayaan alam sekaligus memberikan implikasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan dukungannya terhadap langkah konservasi ini.
Namun, ia memberikan catatan penting terkait aspek sosial.
"Pada dasarnya kami setuju untuk menjaga kelestarian TN Komodo. Namun, sosialisasi harus lebih gencar dan pemerintah harus mencari jalan keluar bagi masyarakat lokal yang terdampak kebijakan ini," tegas Titiek.
BACA JUGA:Pemerintah Gelontorkan Rp48,7 Triliun untuk 96,8 Juta Jiwa PBI BPJS Kesehatan
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengingatkan Kemenhut untuk tetap berpegang pada mandat kesejahteraan.
"Sesuai semboyan Kemenhut 'Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera', tolong ditetapkan dengan jelas mana hutan yang harus dilestarikan dan mana yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat," ucapnya saat menutup rapat
