Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan kepada pemerintah untuk mengikuti jejak negara lain, yakni menggratiskan transportasi umum di tengah krisis energi.
Sekretaris Jenderal MTI Aditya Dwi Laksana menyampaikan, sejatinya MTI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan work from home (WFH) selama dua bulan, terhitung sejak 1 April 2026.
Meski demikian, Adit memandang kondisi krisis ini dapat menjadi momentum untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum ketimbang pribadi, demi menekan konsumsi BBM.
“Misal satu bulan transportasi publik secara gratis. Itu salah satu cara untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik secara murah dan terjangkau supaya terjadi shifting,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip pada Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, paling tidak masyarakat dapat diperkenalkan terlebih dahulu terhadap transportasi publik dengan kondisi tersebut.
Harapannya, mereka yang telah mencoba angkutan umum gratis akan beralih dari kendaraan pribadi. Utamanya untuk mobilitas di Jakarta yang telah tersedia beragam jenis transportasi dan telah terintegrasi.
Baca Juga
- Dealer Jepang Berguguran, Kompetisi Industri Otomotif Dinilai Timpang
- Daihatsu Ungkap Biang Kerok Pasar Otomotif Lesu Kuartal I 2026
- Ujian Adaptasi Industri Otomotif
Tarif gratis tersebut juga dapat diberikan pada kota-kota besar, yang telah memiliki transportasi publik serupa Jakarta. Dalam hal ini, pemerintah provinsi atau daerah yang telah mengoperasionalkan bus dari program buy the service (BTS) Kementerian Perhubungan.
Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, biaya yang dibutuhkan untuk subsidi tarif nol pun tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan subsidi yang diberikan kepada dunia aviasi.
“Sebenarnya kalau hanya satu dua bulan [gratis] kalau saya hitung dari 42 Pemda yang sudah mengalokasikan, tidak termasuk Jakarta, itu tidak terlalu besar, enggak sampai setengah triliun[Rp500 miliar],” tambahnya.
Misalnya di Palu, dengan panjang trayek kurang lebih 15 kilometer, pemerintah setempat mengalokasikan APBD senilai Rp17 miliar untuk satu tahun. Artinya untuk subsidi satu bulan, pemerintah memerlukan Rp170 juta untuk satu lokasi.
“Sumber dananya dari mana? ini bisa pakai TKD [transfer ke daerah], kalau mau publik transportasi daerah bagus, TKD-nya dikembalikan,” tegas Djoko.
Djoko mencatat, saat ini baru sekitar 8% atau 42 dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia yang memiliki inisiatif untuk mengalokasikan APBD demi membenahi transportasi umum modern. Melalui skema BTS, langkah maju ini telah diambil oleh 12 pemerintah provinsi, 18 pemerintah kota, dan 12 pemerintah kabupaten.
Adapun, Pemerintahan Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan pembatasan konsumsi BBM dan WFH, serta stimulus untuk sektor aviasi sekitar Rp2,6 triliun untuk dua bulan.
