Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan konsolidasi dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini karena data bersifat dinamis dan harus terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Memang data ini dinamis, kita sesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Ada satu hal yang perlu disampaikan bahwa Desil itu ada yang untuk tingkat nasional, ada pendesilan tingkat regional, dan ada tingkat kabupaten/kota,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai konsolidasi bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang juga dihadiri insan pers di Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026) malam.
Menurut Gus Ipul, perangkingan Desil yang terbagi ke dalam tingkat nasional, regional (provinsi), dan kabupaten/kota ini, perlu dipahami dengan baik dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program.
“Untuk itu, ini perlu dipahami oleh kita semuanya khususnya untuk daerah, supaya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pemerintah daerah itu bisa lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Kemensos terus melakukan upaya konsolidasi data dalam rangka menghadirkan data yang akurat, tidak hanya dengan BPS, pemerintah daerah pun turut berperan dalam proses pemutakhiran data.
“Mulai banyak daerah-daerah yang menyadari betapa pentingnya data-data dari daerah itu untuk bisa dikonsolidasikan dengan BPS. Ini tentu menjadi satu langkah-langkah yang lebih konkret dalam menghadirkan data yang lebih akurat,” ungkapnya.
Untuk proses pemutakhiran DTSEN pada triwulan ke-2 tahun ini, berkat kerja sama Kemensos dan BPS, proses pemutakhiran data bisa dilakukan lebih cepat dari triwulan sebelumnya.
“Sebelumnya, biasanya BPS menyerahkan tanggal 20, kini alhamdulillah terima kasih Ibu Kepala BPS, bisa menyerahkan di tanggal 10, awal penyaluran setiap triwulannya. Ini saya berterima kasih, karena dengan begitu penyaluran bisa kita lakukan lebih cepat,” kata Gus Ipul.
Di tempat yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pihaknya dapat mempercepat proses pemutakhiran 10 hari lebih cepat, berkat kolaborasi yang erat dengan Kemensos dan juga Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi artinya kolaborasi dengan Pak Mensos adalah ground check yang lebih cepat, kemudian dengan Dukcapil, proses rekonsiliasi dengan Dukcapil juga lebih cepat dan lebih tanggap, sehingga kita bisa mempercepat proses pemutakhirannya,” kata Amalia yang didampingi Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Lebih jauh, Amalia juga menjelaskan pembagian tingkat Desil dikarenakan terdapat perbedaan peringkat desil pada data nasional, regional (provinsi), dan kabupaten/kota.
“Artinya dalam satu provinsi diurutkan di provinsi itu saja. Sehingga kalau orang yang secara nasional, dia adalah misalnya desil 6, kalau dia di dalam kota yang kaya banget, kalau secara nasional desil 6, di daerah yang kaya banget, semua kaya, bisa saja dia desilnya 4 atau 3,” jelasnya.
Harapannya melalui perangkingan Desil ini, program bantuan atau intervensi kebijakan yang menggunakan APBN, bisa menggunakan Desil nasional, sementara ketika pemerintah daerah ingin melakukan intervensi menggunakan APBD, maka menggunakan Desil provinsi.
“Kemudian menentukan desil mana yang layak diintervensi oleh APBD adalah kebijakan masing-masing daerah,” kata Amalia.
