Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong para kepala daerah di tiga provinsi terdampak banjir Sumatra untuk mempercepat pendataan korban penerima hunian tetap (huntap).
Pria yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra itu menjelaskan sementara ini sudah ada 39.021 pengajuan huntap.
Masing-masing sekitar 28.000 huntap di Aceh, sekitar 7.000 huntap di Sumatra Utara, dan sekitar 2.800 huntap di Sumatra Barat.
"Kami sudah mulai memikirkan, mereka jangan terlalu lama di huntara [hunian sementara], karena bagaimana pun tidak begitu aman, walaupun ada juga yang bagus. Oleh karena itu, kalau bisa menyelesaikan huntap mereka di tahun ini," ungkapnya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (15/4/2026).
Tito menerangkan ada tiga jenis bantuan yang bisa dipilih. Pertama, masyarakat yang memilih membangun secara mandiri di lahannya akan mendapat bantuan senilai Rp60 juta dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam dua tahap pencairan.
"Kenapa diberikan dua tahapan? Karena pengalaman BNPB, kalau diberikan sekaligus, takut nanti dipakai yang lain, bangunan rumahnya tidak jadi, setelah itu buat tenda lagi, minta bantuan pemerintah lagi. Maka harus diyakinkan dua tahap," jelasnya.
Baca Juga
- AAJI: Klaim Asuransi Jiwa akibat Banjir Sumatra Capai Rp2,6 Miliar
- Menkes Minta Percepatan Renovasi 8.850 Rumah Nakes Terdampak Banjir Sumatra
Kedua, masyarakat terdampak banjir juga bisa yang memilih dibangunkan rumahnya oleh BNPB, asalkan daerahnya dipastikan berada dalam zona aman.
Terakhir, bagi yang perlu relokasi karena berada dalam zona rawan bencana, akan mendapatkan kompleks perumahan yang dibangun secara komunal lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Misalnya kampungnya longsor habis, daerahnya rawan, ada di tepi jurang, atau di pinggir sungai yang berpotensi banjir lagi, itu direlokasi secara komunal. Itulah Kementerian PKP yang kami harapkan jadi ujung tombak," tambah Tito.
Oleh karena itu, Tito memberikan tenggat waktu seminggu, alias sampai Rabu depan, buat para kepala daerah untuk melakukan pendataan apa saja pilihan masyarakat korban banjir di daerah masing-masing.
"Jadi saya minta dukungan dari gubernur-gubernur, juga mendorong para Bupati dan Wali Kota melakukan pendataan. Kalau sampai hari Rabu nanti belum siap, ya, apa boleh buat, [huntap] yang kita bangun duluan adalah daerah-daerah yang sudah siap datanya," tegasnya.
Adapun, Tito mengapresiasi pihak-pihak yang telah bersedia melakukan pembangunan huntap lewat mekanisme gotong-royong. Seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan lain-lain.
Senada, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) di lapangan untuk membangun, sesuai pendataan yang telah dikumpulkan.
"Kami sangat bergantung kecepatan data. Begitu sudah ditentukan tempatnya, jumlahnya berapa, kami sudah siap. Kami berharap bisa cepat membantu," ungkapnya.
Masyarakat terdampak banjir Sumatra yang mengajukan huntap utamanya yang rumahnya rusak berat, bahkan hilang diterjang air bah.
Sampai berita ini ditulis, Badan Pusat Statistik (BPS) secara paralel telah melakukan validasi pada 12 kabupaten/kota yang mengajukan huntap.
Sehingga tersisa sekitar 33 kabupaten/kota yang memiliki masyarakat terdampak banjir dengan rumah hilang atau rusak berat yang pendataannya terus dikebut selama seminggu ke depan.
