Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis melakukan transformasi sistem transportasi.
IDXChannel - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis untuk melakukan transformasi menyeluruh pada sistem transportasi nasional, khususnya dengan memperkuat peran angkutan umum.
Ketua Umum MTI Haris Muhammadun mengatakan, kebijakan yang hanya berfokus pada pembatasan mobilitas, seperti pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH), belum cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang sektor transportasi.
“Krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik telah meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia. Dalam konteks ini, sektor transportasi menjadi titik paling rentan karena lebih dari separuh konsumsi BBM nasional berasal dari sektor ini dan didominasi kendaraan pribadi,” ujar Haris dalam konferensi pers di Jakarta, ditulis Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, pendekatan kebijakan saat ini masih bersifat jangka pendek dan berorientasi pada pengendalian mobilitas (demand suppression), belum menyentuh transformasi struktural sistem transportasi nasional.
MTI memandang, kenaikan harga energi global berdampak langsung terhadap biaya transportasi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM juga memperbesar risiko, terutama karena sektor transportasi menjadi tulang punggung mobilitas dan distribusi barang.
Di sisi lain, struktur transportasi nasional dinilai masih didominasi kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan umum belum berkembang merata, khususnya di kota menengah dan wilayah perdesaan. Kondisi ini menyebabkan tingginya konsumsi energi serta rendahnya efisiensi sistem transportasi.
MTI pun mendorong pemerintah untuk melakukan peralihan sistem transportasi menuju berbasis angkutan umum melalui sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan transportasi publik, pengembangan sistem angkutan umum di kota menengah dan perdesaan, serta penguatan integrasi transportasi dengan sistem logistik nasional.
Selain itu, Haris juga menekankan pentingnya reorientasi subsidi energi dari BBM kendaraan pribadi menjadi subsidi untuk angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi berupa penurunan biaya transportasi masyarakat, pengurangan kemacetan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Dalam jangka pendek, MTI mengusulkan sejumlah langkah cepat (quick wins), seperti pemberlakuan tarif nol atau gratis untuk angkutan umum massal di kota besar dalam periode tertentu, penambahan armada angkutan umum, serta penyediaan BBM khusus bagi angkutan umum.
MTI juga menilai kebijakan WFH perlu dievaluasi lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan efek samping, seperti pergeseran aktivitas perjalanan ke kegiatan nonproduktif yang tetap mengonsumsi BBM.
“Perlu dilakukan simulasi dampak kebijakan untuk memastikan bahwa langkah yang diambil benar-benar menghasilkan efisiensi energi, bukan sekadar redistribusi mobilitas,” kata Haris.
Lebih jauh, MTI menekankan pentingnya pembelajaran dari praktik internasional, di mana sejumlah negara menerapkan kebijakan kombinatif seperti subsidi langsung atau tarif gratis angkutan umum, integrasi kebijakan transportasi dengan stimulus ekonomi, serta percepatan elektrifikasi transportasi publik.
"Krisis energi saat ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem transportasi nasional yang lebih baik ke depan,” ujar Haris.
(Dhera Arizona)
