Upaya menurunkan angka kemiskinan tidak bisa dimulai dari program semata, tetapi harus diawali dari pembenahan cara kerja serta penyamaan data.
Hal ini ditegaskan Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan arahan pada Puncak Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026).
Di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, serta jajaran DPRD, Forkopimda, kepala daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat, Gus Ipul menekankan bahwa fondasi utama pengentasan kemiskinan adalah tata kelola yang baik.
“Kalau kemiskinan mau turun, kesejahteraan naik, kata kunci yang pertama adalah tata kelolanya diperbaiki dulu. Kalau tata kelolanya sudah baik, Insya Allah yang lain akan mengikuti,” ujarnya.
Perbaikan tata kelola menurut Gus Ipul juga harus dibarengi dengan komitmen integritas. Ia mengingatkan bahwa praktik korupsi sudah menjadi masa lalu dan tidak lagi memiliki ruang di tengah sistem yang semakin terbuka.
“Stop korupsi, itu masa lalu. Mari kita berjemaah untuk urusan yang benar. Tidak lagi untuk urusan korupsi,” tegasnya.
Gus Ipul juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Ia menyebut, upaya yang dilakukan tidak boleh bersifat sesaat, melainkan harus konsisten dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Arahnya harus jelas, dikerjakan bersama-sama, dan dilakukan terus-menerus. Itu yang diajarkan Undang-Undang kepada kita,” kata dia.
Lantaran itu Gus Ipul mengajak pemerintah daerah untuk memulai langkah paling mendasar, yakni menyamakan basis data. Ia menyoroti pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan data yang berbeda-beda. Semua harus mulai dari data yang sama, lalu kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Selain itu, Gus Ipul juga menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri.
Ia mencontohkan pentingnya kehadiran layanan seperti rumah singgah dan sentra-sentra Kemensos di daerah untuk menjangkau kelompok rentan, sekaligus mendorong daerah memiliki fasilitas tersebut sebagai bagian dari pelayanan dasar.
Pada kesempatan itu, Gus Ipul juga menyoroti Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat ini bukan sekadar sekolah, tapi upaya memuliakan keluarga miskin, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang selama ini dianggap tidak mungkin,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah di NTB turut berpartisipasi aktif dalam pengembangan program tersebut, termasuk menyiapkan lahan dan dukungan lain yang diperlukan.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menurunkan kemiskinan secara nyata.
“Saya ingin kita bekerja bersama, berjemaah, supaya apa yang menjadi cita-cita kita yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam kesempatan tersebut menilai Musrenbang tahun ini menjadi momentum penting karena mempertemukan langsung pemerintah pusat dan daerah dalam satu forum perencanaan.
Sementara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menambahkan bahwa peran desa sangat menentukan dalam menurunkan kemiskinan.
Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB dan Deputi BPKP tentang pengawasan bersama implementasi program unggulan daerah, serta penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Rancangan RKPD Tahun 2027.
