CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sekadar mengejar serapan, tetapi berorientasi pada dampak nyata.
Pesan itu disampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Kamis (16/04/2026).
Munafri menekankan pentingnya keterhubungan antara perencanaan dan pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa banyak program tidak berdampak karena tidak selaras dengan pola eksekusi di lapangan.
“Perencanaan itu harus jelas bagaimana bentuknya, dan setelah direncanakan, pola eksekusinya seperti apa. Jangan sampai perencanaan tidak terkoneksi dengan pelaksanaan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran. Menurutnya, kualitas output dan outcome menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Program dan kegiatan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” ujarnya.
Selain itu, Munafri mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta penggunaan yang tepat sasaran. Ia menegaskan setiap rupiah harus memberi nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita harus menjalankan anggaran secara efektif dan efisien, dengan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Dalam arahannya, ia juga mengkritisi pola kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih bersifat sektoral dan berorientasi pada aktivitas.
“OPD A, B, C itu tidak berdiri sendiri. Yang kita harapkan bukan penilaian per OPD, tapi akumulasi dampak dari seluruh kinerja pemerintah kota,” imbuhnya.
Munafri meminta seluruh OPD memperkuat kolaborasi dan meninggalkan pola kerja parsial. Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur agar hasil pembangunan dapat dievaluasi secara jelas.
Ia menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar rutinitas administratif.
“Harus ada keputusan yang memberi tekanan agar di triwulan berikutnya ada perbaikan dan dampak nyata,” tegasnya.
Munafri juga menyoroti pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD dan rencana kerja perangkat daerah. Menurutnya, seluruh program harus bermuara pada outcome yang terukur.
“Evaluasi harus berbasis outcome, bukan sekadar kegiatan OPD. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apa dampak yang dihasilkan,” ucapnya.
Ia menyebut triwulan pertama sebagai fase penentu arah pembangunan. Ketepatan arah, kata dia, lebih penting dibanding capaian awal.
“Yang paling penting di triwulan pertama bukan capaiannya, tapi ketepatan arah. Kalau arah sudah benar, baru kita gas,” ajaknya.
Di akhir arahannya, Munafri mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak menunda pekerjaan hingga akhir tahun anggaran dan memastikan setiap program memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, melaporkan realisasi belanja daerah Triwulan I 2026 mencapai Rp465 miliar atau 11,07 persen dari total anggaran, dengan realisasi fisik 11,36 persen.
Dari sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp1,041 triliun atau 22,14 persen dari target. Capaian ini menunjukkan tren positif dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya.
Sementara itu dalam rapat tersebut dibahas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Triwulan I Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp465 miliar atau 11,07 persen dari total anggaran Rp4,2 triliun. Realisasi fisik tercatat sebesar 11,36 persen.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, Muh. Dahyal, melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga Triwulan I mencapai Rp1,041 triliun atau 22,14 persen dari target Rp4,7 triliun. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 20,91 persen.
