Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak kepala desa, pendamping PKH, operator data desa, hingga pendamping Desa Berdaya Transformatif di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersama-sama memperkuat akurasi data sebagai langkah awal memperbaiki ketepatan program pengentasan kemiskinan.
Ajakan itu disampaikan Gus Ipul dalam Dialog Mensos dengan Kepala Desa, Pendamping Desa, Operator Desa, dan Koordinator PKH di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.
Dialog tersebut diikuti 257 kepala desa dan lurah, 106 pendamping PKH, 106 operator data desa, serta 144 tenaga pendamping Desa Berdaya Transformatif. Turut hadir Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, dan Kepala BPS NTB Wahyudin.
Gus Ipul menegaskan bahwa perencanaan yang baik sangat menentukan keberhasilan pembangunan, namun harus ditopang oleh data yang akurat.
“Perencanaan itu menentukan 50 persen kesuksesan kita. Ketika perencanaan kita baik, perencanaan kita akurat, itu 50 persen menentukan kesuksesan pembangunan,” ujar Gus Ipul.
Ia menekankan bahwa saat ini pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama. Karena itu, seluruh pihak, mulai dari desa hingga pusat, memiliki peran penting dalam melakukan pemutakhiran data agar semakin tepat sasaran.
Menurutnya, posisi kepala desa menjadi sangat strategis karena menjadi sumber awal dari keseluruhan data yang digunakan pemerintah.
“Nasib saya ini bergantung kepada kepala desa. Kalau kepala desa menyajikan data yang akurat, maka BPS akan mengelola data itu dengan baik, kita jadikan pedoman untuk melaksanakan program,” katanya.
Gus Ipul juga mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi kepala desa yang tidak mengetahui kondisi warganya, termasuk siapa saja yang menerima bantuan sosial.
“Tidak boleh kepala desa tidak tahu data tentang warganya. Wajib tahu,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Gus Ipul secara terbuka mengakui adanya bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Ia menyebut sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) masih terindikasi tidak sesuai sasaran, sehingga perlu diperbaiki melalui pembenahan data.
“Kalau datanya lengkap, bansosnya tepat sasaran. Maka ini harus kita perbaiki bersama,” ujarnya.
Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga harus mendorong perubahan kondisi keluarga secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan.
Ia mencontohkan, bantuan sosial seperti PKH dan sembako berfungsi untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga, yang kemudian dilanjutkan dengan program pemberdayaan agar penghasilan meningkat, serta intervensi jangka panjang melalui pendidikan agar anak-anak dari keluarga miskin tidak mewarisi kemiskinan keluarganya.
Dalam konteks tersebut, Gus Ipul menyinggung Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya terintegrasi dalam pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak dari keluarga miskin ekstrem, tetapi juga mendorong perubahan kondisi keluarganya secara menyeluruh.
“Sekolah Rakyat ini bagian dari upaya kita agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik, sekaligus mendorong keluarganya ikut naik kelas,” kata Gus Ipul.
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk praktik titipan dalam program tersebut. Kriteria siswa yang layak masuk di Sekolah Rakyat adalah mereka yang berada di Desil 1 dan 2.
“Tidak ada titipan. Menteri Sosial tidak bisa titip, gubernur tidak bisa titip. Yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria,” tegasnya.
Gus Ipul juga mengajak seluruh kepala desa untuk menghidupkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai tempat pertama warga menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka. Menurutnya, banyak persoalan warga miskin tidak tertangani karena tidak pernah benar-benar terdengar.
Ia mencontohkan masih banyak keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anaknya, anak putus sekolah, atau warga miskin yang luput dari perhatian hanya karena penderitaannya tidak terlihat. Kelompok-kelompok seperti ini, kata dia, adalah the invisible people yang harus mulai diperhatikan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul memberikan target kepada para pendamping PKH untuk mendorong minimal 24 keluarga penerima manfaat (KPM) dapat graduasi setiap tahunnya. Target tersebut disambut kesiapan oleh para pendamping yang hadir.
Di akhir dialog, Gus Ipul menyerahkan bantuan keuangan secara simbolis kepada 10 Desa Berdaya Transformatif, di antaranya Desa Saneo sebesar Rp 500 juta dan Desa Masbagik Utara Baru sebesar Rp 300 juta.
