Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kebijakan baru terkait perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa KTP pemilik lama kini resmi diberlakukan secara nasional setelah sebelumnya diuji coba di Jawa Barat. Langkah yang diambil oleh Korlantas Polri ini menjadi respons atas berbagai kendala administratif yang selama ini dihadapi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bekas yang belum melakukan proses balik nama.
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Wibowo, menjelaskan bahwa secara prinsip setiap kendaraan bermotor wajib melalui tahapan registrasi dan identifikasi. Proses ini mencakup pendaftaran kendaraan baru, pengesahan STNK tahunan, perpanjangan lima tahunan, hingga perubahan data kepemilikan.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, yang mensyaratkan adanya KTP sebagai dokumen utama dalam setiap proses administrasi kendaraan. Tujuan dari aturan tersebut tidak hanya untuk memastikan legalitas kendaraan, tetapi juga untuk mendukung sistem pengawasan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Namun dalam praktiknya, tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut. Banyak pemilik kendaraan bekas yang mengalami kesulitan karena tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya. Kondisi ini sering terjadi akibat transaksi jual beli kendaraan yang tidak diikuti dengan proses balik nama secara resmi.
Situasi tersebut kemudian berdampak pada rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya menunda atau bahkan tidak membayar pajak karena terkendala dokumen administrasi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting.
Melihat realitas tersebut, Korlantas Polri bersama pemerintah daerah memutuskan untuk mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam kebijakan terbaru ini, masyarakat tetap dapat melakukan pengesahan STNK tahunan meskipun tidak memiliki KTP pemilik lama, dengan syarat tertentu.
Wibowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti menghapus kewajiban penggunaan KTP dalam administrasi kendaraan. Sebaliknya, ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi nyata di lapangan agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pengawasan.
Dalam pelaksanaannya, petugas akan tetap melakukan verifikasi terhadap status kepemilikan kendaraan. Jika terbukti kendaraan telah berpindah tangan dan pemilik baru tidak memiliki KTP pemilik lama, maka pemohon tetap dapat dilayani dengan mengisi formulir pernyataan. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas kepemilikan kendaraan yang bersangkutan.
Pendekatan ini dinilai sebagai solusi pragmatis yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan tuntutan administrasi negara. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi terhambat untuk memenuhi kewajiban pajak hanya karena persoalan dokumen yang sulit dipenuhi.
Selain itu, kebijakan ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam banyak kasus, pemilik kendaraan datang ke kantor Samsat dengan dana terbatas yang hanya cukup untuk membayar pajak tahunan. Jika mereka diwajibkan melengkapi seluruh dokumen, termasuk KTP pemilik lama yang sulit diperoleh, maka ada risiko mereka memilih untuk menunda pembayaran.
Dalam konteks tersebut, fleksibilitas menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan kepatuhan hukum. Korlantas Polri berupaya memastikan bahwa sistem administrasi kendaraan tidak menjadi hambatan, melainkan justru mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap kewajiban mereka.
Meski memberikan kelonggaran, pihak kepolisian tetap menekankan pentingnya proses balik nama kendaraan (BBN). Proses ini dianggap krusial untuk memastikan keakuratan data kepemilikan kendaraan, yang berperan penting dalam berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum hingga perlindungan konsumen.
Tanpa data yang akurat, potensi masalah di kemudian hari akan semakin besar, seperti sengketa kepemilikan, kesulitan dalam proses hukum, hingga risiko penyalahgunaan kendaraan. Oleh karena itu, masyarakat tetap diimbau untuk segera melakukan balik nama setelah membeli kendaraan bekas.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif. Pemerintah berusaha menyesuaikan sistem dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Ke depan, digitalisasi layanan diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi berbagai kendala administrasi. Integrasi data kependudukan dan kendaraan, misalnya, dapat mempermudah proses verifikasi tanpa harus bergantung pada dokumen fisik seperti KTP pemilik lama.
Namun demikian, kebijakan perpanjangan STNK tanpa KTP ini bersifat sementara. Korlantas Polri menegaskan bahwa kelonggaran ini hanya berlaku sepanjang tahun 2026 sebagai masa transisi. Setelah itu, diharapkan seluruh pemilik kendaraan telah menyesuaikan diri dengan melakukan balik nama.
Langkah ini sekaligus menjadi momentum bagi masyarakat untuk menertibkan administrasi kendaraan mereka. Dengan data yang lebih akurat dan sistem yang lebih tertata, diharapkan pengelolaan kendaraan bermotor di Indonesia dapat menjadi lebih transparan dan efisien.
Pada akhirnya, kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dalam pelayanan publik. Alih-alih menerapkan aturan secara kaku, pemerintah memilih untuk memahami kondisi masyarakat dan mencari solusi yang tetap menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan kemudahan akses layanan.
