JAKARTA, KOMPAS — Forum lintas generasi dan sektor yang dipimpin Sudirman Said menemui pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia, untuk menyampaikan kegelisahan atas arah kebangsaan yang dinilai menjauh dari nilai dasar pendirian negara. Partai politik yang diharapkan menjadi ruang partisipasi publik disebut justru bergeser, sehingga penguatan masyarakat sipil didorong agar menjadi pilar kokoh dalam proses bernegara.
Sejumlah tokoh lintas generasi, sektor, dan profesi turut hadir dalam pertemuan dengan pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Rabu (15/4/2026). Di antaranya akademisi Yanuar Nugroho, pakar hukum Feri Amsari, pelaku usaha Anton Supit, serta aktivis Untoro Hariadi. Mereka diterima langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Ketua KWI Antonius Subianto Bunjamin.
Dalam pertemuan itu, Sudirman mengatakan kehadiran mereka merupakan upaya berudar rasa sekaligus mengasah nurani kepada para tokoh moral. Ia menilai, selain moralitas, aspek spiritualitas dan ideologi bernegara juga kian melemah.
Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah nurani. Kami juga ingin mendengar pandangan yang tidak hanya didasari keluasan ilmu, tetapi juga napas spiritualitas.
Menurut dia, ketiganya harus ditopang oleh keluhuran budi (virtue) dan penegakan hukum (law). Keluhuran akan membimbing perilaku pemimpin, sementara penegakan hukum mendisiplinkan penyelenggara negara dan masyarakat.
“Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah nurani. Kami juga ingin mendengar pandangan yang tidak hanya didasari keluasan ilmu, tetapi juga napas spiritualitas,” ujar Sudirman.
Ia menambahkan, solusi atas persoalan kebangsaan perlu melampaui pendekatan politik biasa. Politik, menurut Sudirman, semestinya menjadi jalan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Yanuar yang memoderasi diskusi menilai krisis sosial berakar pada krisis moral. Ketidakadilan struktural, katanya, lahir dari kegagalan dalam pilihan etis, terutama ketika batas antara yang benar dan yang menguntungkan semakin kabur di ruang publik.
Pandangan itu diperkuat oleh Feri yang menyoroti kecenderungan kekuasaan mengabaikan konstitusi demi kepentingan tertentu. “Aturan disetel sesuai kepentingan. Kalau ini terus terjadi, ada banyak ancaman ke depan,” ujar Feri.
Di sektor usaha, Anton menilai inkompetensi pengambil kebijakan menjadi persoalan serius. Ia menyebut perekonomian menghadapi berbagai defisit, mulai dari lapangan kerja, investasi, fiskal, hingga kepercayaan, yang dipicu lemahnya kepastian hukum, kapasitas, dan modal.
Sementara itu, Untoro menilai ruang partisipasi publik kian menyempit, sedangkan partai politik lebih berfungsi sebagai arena transaksi. Ia mendorong penguatan masyarakat sipil agar memiliki daya tawar dalam sistem demokrasi. “Penguatan masyarakat sipil agar menjadi pilar atau saka tatal kokoh dalam proses bernegara,” kata Untoro.
Ketua KWI Antonius mengapresiasi keberanian masyarakat sipil yang tetap konsisten berkontribusi bagi bangsa meski menghadapi berbagai risiko. Ia menyebut kehadiran forum lintas generasi sebagai penguat bagi gereja untuk terus menjadi komunitas pengharapan.
“Kehadiran Anda semua seperti memberi kami multivitamin, yang meneguhkan kami untuk menyuarakan kebenaran lebih lantang,” ujar Antonius.
Kardinal Suharyo mengapresiasi komitmen delegasi yang dilandasi cinta Tanah Air dan iman. Ia mengingatkan, Indonesia menghadapi tantangan berupa “dosa struktural”, yakni penyimpangan yang meresap dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi.
Ia menekankan pentingnya sikap moral yang teguh tanpa kompromi politik maupun ekonomi. “Inspirasi kita adalah iman. Agamanya boleh berbeda-beda, tetapi imannya satu. Ini adalah panggilan moral untuk Tuhan dan Tanah Air,” kata Kardinal Suharyo.
