Anggota DPR Benny Kabur Harman Soroti Kesiapan Aparat Terapkan KUHP Baru di Sultra

Pantau -  Benny Kabur Harman menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP baru saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (16/4/2026).

Ia menyatakan aparat penegak hukum di daerah pada prinsipnya sudah siap menjalankan aturan baru tersebut.

“Pada prinsipnya, aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara sudah siap melaksanakan penegakan hukum dengan mengikuti prinsip-prinsip baru dalam KUHP dan KUHAP. Namun, masih dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan,” ungkapnya.

Menurutnya, implementasi aturan baru harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah diperbarui.

Namun, ia menyoroti kendala utama berupa belum tersusunnya sejumlah peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari KUHP dan KUHAP.

“Ada sejumlah PP yang harus segera dibuat. Kalau tidak, ini akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum di lapangan,” ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penerapan prinsip the living law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Benny menilai konsep tersebut membutuhkan pengaturan lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik.

“Bagaimana penerapan prinsip the living law itu harus diatur lebih lanjut dalam PP, supaya jelas batasan dan mekanismenya,” katanya.

Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan mendorong pemerintah untuk segera menyusun dan menerbitkan regulasi turunan tersebut.

Kunjungan ini juga bertujuan memastikan implementasi KUHP dan KUHAP yang mulai berlaku awal tahun telah berjalan dengan baik di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPR RI menerima berbagai masukan dari aparat penegak hukum di lapangan.

Pihak yang hadir antara lain Kapolda Sultra Didik Agung Widjanarko, Kajati Sultra Abdul Qohar, serta perwakilan BNNP Sultra Agustinus Widdy Harsono.

Informasi tambahan, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan evaluasi DPR dalam mengawal implementasi KUHP dan KUHAP baru secara nasional.