JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berusia lebih dari satu tahun. Apa saja catatan pelaksanaan program fllagship Presiden Prabowo Subianto itu?
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyampaikan catatan perjalanan satu tahun pelaksanaan program MBG.
"Alhamdulillah tanpa terasa sekarang MBG sudah 1 tahun 3 bulan," ujar Sony dalam agenda Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Baca juga: BGN: Pemerintah Gelontorkan Rp 1 Triliun Setiap Hari untuk MBG di Aceh-Papua
MBG diluncurkan sejak 6 Januari 2025, Sony mengklaim bahwa MBG bukan hanya memperluas jangkauan pemenuhan gizi, tetapi berhasil membuka lapangan kerja melalui partisipasi masyarakat di berbagai daerah.
Dengan penyaluran MBG yang terus dipeluas ini, menurut Sony, program ini telah menghidupkan perekonomian terutama di daerah-daerah.
"Ternyata efek sampingan atau multiplier effect dari program MBG ini adalah untuk menghidupkan dan meningkatkan perekonomian di daerah-daerah," katanya.
Lalu, bagaimana perjalanan satu tahun MBG? Berikut rangkumannya:
25.000 SPPG beroperasi
Sony melaporkan capaian program MBG dalam satu tahun sudah terdapat 27.006 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terverifikasi, dan 25.000 di antaranya sudah mulai operasional.
"Inilah satu konkret, wujud konkret yang pertama karena 27.000 SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat," kata Sony.
ANTARA FOTO/Andry Denisah Relawan mengisi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam ompreng di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polresta Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (30/3/2026). SPPG Polri Polresta Kendari menjadi SPPG ke-13 di bawah naungan Polri yang telah resmi beroperasi di Sulawesi Tenggara dari total 16 yang ada.
Dia menyebut, tidak ada satu pun yang saat ini operasional SPPG diadakan melalui proses pengadaan barang dan jasa.
Selain memerlukan tenaga yang banyak, Sony mengatakan bahwa dibutuhkan Rp 40-54 triliun untuk membangun 27.000 SPPG.
Karena itu, sebagian besar SPPG tidak menggunakan dana APBN, melainkan didanai melalui swadaya mitra, pihak swasta, dan swadaya masyarakat.
SPPG dikelola Polri hingga TNI
Sony mengungkapkan alasan diperbolehkannya pihak Polri dan TNI untuk mengelola 1.000 dapur MBG yang bermula dari target 5.000 SPPG pada 2025.
Kata Sony, Pemerintah awalnya tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak atau yang terlibat dalam proses pelaksanaannya.
Karena itu, BGN merencanakan membangun 1.542 SPPG menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 514 kabupaten/kota.
