Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap hasil pertemuan dengan lembaga pemeringkat S&P di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4/2026). Kendati outlook kredit Indonesia dipertahankan stabil, lembaga itu mengingatkan otoritas fiskal soal rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara.
Untuk diketahui, rasio utang terhadap penerimaan dikenal sebagai debt to service ratio (DSR). Ini membandingkan rasio utang pemerintah dan bunganya terhadap penerimaan negara yang dihasilkan dalam neraca APBN.
Purbaya menyebut telah menyampaikan berbagai kebijakan fiskal maupun realisasinya pada 2025 dan 2026 secara sementara kepada S&P. Dia mengeklaim lembaga pemeringkat itu merespons positif terhadap kondisi fiskal Indonesia, dan tercermin pada outlook stabil yang dipertahankan dan rating pada BBB.
"Saya kan meeting-nya [dengan S&P] Selasa. Jadi, sepertinya mereka sudah melakukan asesmen ulang, dan di hari Selasa saya meeting sama mereka, mereka memberikan konfirmasi bahwa memang outlook kita tidak berubah, masih stable dengan rating BBB. Artinya dari situ kita bukan dalam posisi yang lemah dari sisi fiskal," ujarnya di sela-sela kunjungan kerja di Washington DC, Rabu (15/4/2026) waktu setempat.
Sebagai informasi, rating BBB untuk obligasi pemerintah mengindikasikan bahwa surat utang itu masih dalam status layak investasi (investment-grade) dengan risiko level moderat. Kendati dipandang stabil, BBB dinilai sensitif terhadap penurunan ekonomi sehingga lebih berisiko dibandingkan dengan obligasi berperingkat AAA/AA.
Purbaya mengaku tidak ada masukan khusus dari S&P. Namun demikian, lembaga itu memberi perhatian cukup dalam soal rasio utang pemerintah terhadap penerimaan pajak maupun bukan pajak.
Baca Juga
- Purbaya Klaim S&P Pertahankan Peringkat Utang RI di Level BBB, Outlook Stabil
- Purbaya Segera Teken Aturan Baru Tax Holiday, Insentif Beralih ke Kredit Pajak
Sebagaimana diketahui, pemerintah setiap tahunnya menerbitkan utang untuk menutup defisit antara belanja dan penerimaan APBN. Setiap tahunnya juga pemerintah harus membayar bunga utang jatuh tempo sehingga menjadi belanja wajib yang perlu didukung oleh penerimaan negara.
"Mereka memberi, bukan warning ya, mendiskusikan lebih dalam, bahwa rating, pembayaran bunga dibanding income-nya di atas 15%. Saya bilang itu kami akan monitoring terus, dan kami pastikan keadaan ekonomi tetap baik dan fiskal akan tetap dijaga tidak memburuk dari sisi pembayaran utang tadi," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Purbaya menilai perkembangan DSR Indonesia ke depan bisa dikendalikan. Sebagai contoh, dia menilai kinerja penerimaan pajak belakangan sudah membaik.
Usai tumbuh 30% (year on year/YoY) pada Januari dan Februari 2026, dia turut menyampaikan bahwa penerimaan pajak masih tumbuh hingga 20% (YoY) pada Maret lalu. Dia menyebut kementeriannya pun telah melakukan berbagai perombakan di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya adanya peningkatan kinerja.
"Ada concern sedikit tentang rasio pembayaran utang terhadap pendapatan kita, pajak kita. Tetapi saya yakinkan ke mereka bahwa itu bisa dikendalikan ke depan, dan belum pada level yang berbahaya sekali" ujarnya.
Secara umum, terang Purbaya, S&P menggali cukup detail soal kondisi fiskal Indonesia termasuk defisit 2025 dan proyeksi 2026. Purbaya menyampaikan bahwa defisit fiskal tahun lalu versi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ternyata 2,8% terhadap PDB atau lebih rendah dari estimasi sementara yakni 2,92% terhadap PDB.
Untuk tahun ini, sampai dengan Maret 2026 APBN sudah membukukan defisit hingga Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Kendati defisit sudah hampir sepertiga dari batas maksimal, Purbaya menyebut pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas tersebut.
"Utamanya mereka ingin melihat apakah kami konsisten menjaga defisit di bawah 3% PDB. Kami bilang kami konsisten dengan kebijakan itu, Presiden sudah memberikan arahan bahwa defisit harus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Jadi komitmen kami amat kuat," tuturnya.
Menkeu yang pernah malang melintang di berbagai kementerian/lembaga itu mengaku senang atas keputusan S&P mempertahankan outlook stabil dan rating kredit BBB untuk Indonesia.
S&P juga disebut melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sejak kuartal IV/2025 lalu.
"Dan indikator awal sekarang sepertinya mereka juga melihat semua aktivitas ekonomi sudah membaik. Itu mungkin alasan mereka memberi konfirmasi ke saya kemarin bahwa outlook peringkat kami tetap stabil," tuturnya.
Adapun S&P direncanakan bakal ke Indonesia untuk berdiskusi lagi dengan pemerintah pada Juni 2026 terkait dengan kondisi perekonomian maupun kondisi fiskal.
Keputusan S&P untuk mempertahankan outlook stabil ini berbeda dengan lembaga pemeringkat lainnya seperti Fitch dan Moody's yang telah menurunkan outlook rating kredit Indonesia ke negatif. Hal ini kendati keduanya masih memertahankan rating di masing-masing BBB dan Baa2 (investment grade).
Pertemuan Purbaya dengan S&P dilakukan di sela-sela acara IMF and World Bank Group Spring Meeting di Washington DC, AS. Pada kunjungan perdananya sebagai Menkeu ke luar negeri, Purbaya turut bertemu dengan IMF, World Bank, serta 18 investor global seperti Goldman Sachs hingga Fidelity.
