Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Tulungagung
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya paksa penggeledahan di kediaman Bupati Tulungagung sebagai bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dalam operasi yang berlangsung tertutup tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting yang diduga berkaitan erat dengan perkara yang sedang ditangani.
Penggeledahan ini menyasar beberapa titik krusial guna mencari bukti-bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi hukum. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen dan perangkat elektronik yang diyakini menyimpan rekam jejak transaksi atau kebijakan yang menyimpang.
"Penyidik telah melakukan penggeledahan di tiga titik, yaitu di rumah dinas bupati, kemudian rumah pribadi Saudara GSW, dan rumah pribadi Saudara YOG," kata Budi dalam keterangannya, dikutip pada Jumat, 17 April 2026.
Salah satu barang bukti yang menjadi perhatian tim penyidik adalah ditemukannya dokumen yang diduga sebagai dokumen sakti. Berkas tersebut disinyalir berisi catatan atau instruksi khusus yang digunakan untuk menekan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar mengikuti arahan tertentu terkait proyek dan anggaran.
"Di mana surat pernyataan ini adalah yang diduga digunakan bupati sebagai alat tekan kepada para OPD agar patuh dan nurut terhadap semua perintah Bupati," ungkapnya.
Keberadaan dokumen ini mengindikasikan adanya pola intervensi yang sistematis dalam tata kelola pemerintahan daerah. KPK kini tengah mendalami isi dari dokumen tersebut untuk memetakan sejauh mana pengaruh tekanan tersebut terhadap pengambilan keputusan di tingkat dinas.
Seluruh barang bukti yang telah diamankan kemudian dibawa ke markas KPK untuk dilakukan analisis lebih mendalam. Penyidik akan memverifikasi keterkaitan antara dokumen yang ditemukan dengan keterangan para saksi yang telah diperiksa sebelumnya.
"Dalam kesempatan ini, KPK juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat Tulungagung yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya terkait dengan penanganan perkara yaitu dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di wilayah Kabupaten Tulungagung," tuturnya.
Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengungkapan kasus korupsi di Tulungagung. KPK menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari prosedur hukum untuk melengkapi berkas perkara agar segera dapat dilimpahkan ke tahap selanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, aktivitas di kediaman Bupati maupun kantor pemerintahan setempat terpantau tetap berjalan, namun dengan pengawasan yang lebih ketat. Pihak berwenang di Tulungagung menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan oleh KPK dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif dalam memberikan data yang diperlukan oleh tim penyidik.
Editor: Redaktur TVRINews
