Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi Bupati Malang M Sanusi yang melantik putra kandungnya Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Deddy Sitorus mengatakan setiap orang memiliki hak yang sama dalam suatu jabatan sepanjang tak melanggar mekanisme yang berlaku.
"Siapapun punya hak yang sama untuk duduk dalam suatu jabatan, sepanjang memenuhi segala prasyarat administrasi dan syarat-syarat kecakapan teknis, mental dan pengetahuan serta melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku," kata Deddy Sitorus kepada wartawan, Jumat (17/4/2026).
Deddy menilai jabatan yang diemban akan salah jika bertentangan dengan aturan yang ada. Deddy Sitorus menyadari jika pelantikan anak Bupati Malang tersebut akan mendapat tudingan sebagai bagian dari nepotisme.
"Yang tidak boleh itu apabila jabatan itu didapatkan karena hubungan kekerabatan, perkoncoan dan memanfaat kekuasaan dengan cara yang bertentangan dengan aturan serta mekanisme yang ada," ujar Deddy.
"Memang secara etik akan sulit untuk mengelak dari tudingan nepotisme, untuk itu mungkin perlu dipertanggung jawabkan dan diaudit secara benar," tambahnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini memandang jika mekanisme yang dilakukan sudah benar maka tak baik untuk menghalangi hak seseorang. Deddy mempersilakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga KemenPAN RB untuk mengecek kebenaran dari proses pelantikan putra Bupati Malang tersebut.
"Tetapi jika semuanya sudah sesuai norma dan aturan, tidak adil menghalangi hak seseorang yang sudah didapat sesuai mekanisme yang ada. Jadi silakan saja diperiksa oleh yang berwenang seperti BKN atau KemenpanRB," ujarnya.
(dwr/rfs)
