Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, kelompok lanjut usia (lansia) rawan menjadi korban hoaks dan disinformasi di era gempuran artificial intelligence (AI). Karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kelompok rentan ini.
"Kita tahu ada banyak orang tua kita yang mungkin tidak mengikuti proses perkembangan digital dan agak sulit membedakan apakah, misalnya, produk-produk informasi yang dihasilkan di jagat digital itu benar atau tidak," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (17/4).
Nezar mengatakan generative AI dapat menghasilkan foto yang sangat mirip serta memanipulasi suara seseorang.
"Suara orang yang tidak pernah mengucapkan itu dalam kenyataan sehari-hari, tetapi dihadirkan demikian di jagat digital. Sehingga itu cukup membingungkan," katanya.
Watermark yang JelasUntuk mengatasi hal ini, Nezar menyebut peran aktif pengembang AI diperlukan. Salah satunya dengan memberikan tanda air atau watermark yang jelas pada setiap konten AI.
"Di sinilah pentingnya para pengembang, ya, dan juga para pemakai AI itu untuk bisa memberikan satu tanda atau watermark bahwa ini adalah produk AI," katanya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunggu Anak Siap/Tunas) yang memberikan perlindungan internet sehat bagi anak-anak.
"PP Tunas, kita masih terus berkomunikasi dengan sejumlah tech companies, ya, terutama yang memiliki platform-platform ini. Dan kita mengapresiasi respons mereka yang cukup kolaboratif untuk bisa mengadopsi peraturan-peraturan yang ada di PP Tunas, termasuk pembatasan usia dan memberikan solusi-solusi teknologi yang konkret. Dialog terus berjalan dengan sejumlah tech companies ini, sehingga dalam waktu dekat bisa diimplementasikan," ujar Nezar.
