Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan insentif pajak untuk industri perfilman sebagai bagian dari upaya mewujudkan Jakarta Kota Sinema. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan produksi film nasional sekaligus menarik lebih banyak aktivitas industri kreatif ke Ibu Kota.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan insentif untuk dukungan industri perfilman tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan, baik dari sisi regulasi maupun kelembagaan.
"Betul, dalam rangka mendukung Jakarta Kota Sinema, kita sedang mempersiapkan regulasinya sekaligus finalisasi kelembagaannya," kata Lusiana di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan, insentif pajak ini nantinya akan diberikan kepada produser film sebagai stimulus agar produksi film dalam negeri semakin meningkat.
"Kalau semuanya sudah siap, nanti kita akan terapkan insentif untuk para produser film agar produksi film dalam negeri bisa lebih berkembang," ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif, khususnya industri perfilman yang dinilai memiliki potensi besar bagi perekonomian kota.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan focus group discussion (FGD) terkait insentif bagi industri perfilman pada Selasa (10/3) di Balaikota DKI Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat ekosistem industri kreatif, khususnya sektor perfilman, sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota yang ramah bagi produksi film.
FGD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta para pelaku industri perfilman nasional. Dalam forum ini, berbagai pihak berdiskusi mengenai kebutuhan dukungan kebijakan, kemudahan perizinan, serta skema insentif yang dapat mendorong pertumbuhan produksi film di Jakarta.
"Melalui diskusi ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat industri kreatif, khususnya perfilman, melalui program Jakarta Kota Sinema," kata Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta di akun Instagram @disbuddki.
"Selain memberikan ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri, FGD ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri film sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat," tambahnya.
(jbr/jbr)
