Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memacu langkah mitigasi lintas sektor guna mengantisipasi ancaman musim kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena El Nino yang diprediksi terjadi pada pertengahan 2026.
Fenomena iklim ini diproyeksi bisa memicu krisis air bersih, gangguan kesehatan, hingga tekanan pada ketahanan pangan daerah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terdapat enam kecamatan yang diprediksi akan mengalami dampak kekeringan paling signifikan, yaitu Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah.
Tallo diprediksi menjadi wilayah paling rawan, terutama di kawasan Buloa. Pasalnya, saat musim hujan saja, wilayah ini kerap mengalami kekurangan air.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan bahwa kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim ekstrem bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis bagi pemerintah daerah.
El Nino 2026 diperkirakan akan membuat penurunan curah hujan secara drastis yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi warga.
Baca Juga
- Penyelundupan Obat Ilegal di Makassar Terungkap, BBPOM Sita 96.000 Butir Senilai Rp192 Juta
- Pembangunan PSEL Makassar Segera Dimulai, Investasi Capai Rp3 Triliun
- 5 Rekomendasi Buku Bisnis di Big Bad Wolf (BBW) Books Makassar 2026
“Kita sedang menyusun langkah konkret dan terintegrasi. Setiap perangkat daerah harus bergerak cepat dan adaptif dalam menghadapi potensi krisis air,” ujar Munafri di Makassar, Jumat (17/4/2026).
Melalui skema penanganan krisis ini, Pemkot Makassar menetapkan BPBD sebagai leading sector atau pusat komando. Dia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat untuk merumuskan sistem kerja yang detail dan terukur.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Fadli Tahar mengatakan, puncak dampak El Nino di wilayahnya diperkirakan terjadi hingga Oktober 2026.
Krisis air menjadi dampak paling awal. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai peningkatan risiko kebakaran akibat suhu panas dan angin kering, serta lonjakan kasus penyakit seperti ISPA dan dehidrasi.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada potensi efek domino El Nino terhadap sektor ekonomi, terutama kenaikan harga bahan pangan akibat risiko gagal panen di wilayah penyangga.
Untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah, BPBD Makassar, dikatakannya, kini mulai menjajaki peluang pendanaan eksternal.
“Kami membuka peluang dukungan pendanaan dari luar APBD melalui koordinasi dengan BNPB dan Kementerian BUMN agar penanganan krisis bisa lebih optimal,” papar Fadli.
