Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Iran dilaporkan belum sepenuhnya membuka akses pelayaran di Selat Hormuz meskipun gencatan senjata tengah berlangsung. Kebijakan yang diterapkan menunjukkan bahwa jalur vital tersebut masih berada di bawah pengawasan ketat otoritas Teheran.
Mengutip laporan The Wall Street Journal, sejumlah sumber menyebutkan bahwa kapal-kapal yang hendak melintas tetap dibatasi jumlahnya. Selain itu, setiap kapal diwajibkan menjalin koordinasi dengan Korps Garda Revolusi Iran sebelum memasuki perairan tersebut.
Otoritas militer Iran juga dikabarkan memiliki kewenangan untuk menahan atau menolak kapal dari negara yang dianggap tidak bersahabat. Langkah ini menegaskan bahwa kendali atas jalur pelayaran strategis tersebut masih berada di tangan Iran.
Kebijakan ini muncul tidak lama setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan melalui media sosial X bahwa Selat Hormuz telah kembali dibuka.
Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh anggota parlemen Iran, Mahmoud Nabavian. Ia menegaskan bahwa akses yang diberikan bersifat terbatas. "Hanya beberapa kapal komersial yang akan diizinkan melewati Selat Hormuz dengan syarat membayar tol," ujarnya dalam unggahan di X.
Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Ali Khezrian dari Komisi Keamanan Nasional parlemen Iran. Ia memastikan bahwa pungutan biaya terhadap kapal yang melintas akan tetap diberlakukan dalam waktu ke depan.
Rencana Iran untuk mempertahankan peran dominan dalam pengelolaan jalur tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara produsen energi di kawasan Teluk. Ketergantungan tinggi terhadap Selat Hormuz sebagai jalur ekspor utama membuat kebijakan ini berpotensi memicu ketidakpastian.
Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan tersebut, tetapi juga merambah ke pasar energi global, termasuk di Eropa dan Asia. Gangguan terhadap akses di jalur distribusi minyak utama dunia dinilai dapat memengaruhi stabilitas pasokan energi secara luas. (nba)
