Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menyatakan kabar mengenai kenaikan harga tiket pesawat yang akan berpengaruh terhadap biaya haji nasional pada tahun 2026 dipastikan tidak terjadi.
Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyatakan bahwa pemerintah pusat akan menanggung seluruh biaya tambahan imbas kenaikan tiket pesawat yang akan membawa ratusan ribu jamaah haji Indonesia menempuh perjalanan spiritual menuju Tanah Suci hingga nantinya kembali ke Tanah Air.
"Maskapai penerbangan, Garuda Indonesia maupun Saudia Airlines, meminta penambahan biaya, dan tentu saja kami mengikuti arahan Presiden [Prabowo Subianto]. Presiden mengatakan penambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jamaah. Ini yang disampaikan oleh Presiden," kata Gus Irfan dalam sela-sela pelantikan PPIH di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Jumat (17/4/2026).
Walau begitu, Gus Irfan mengakui bahwa gejolak geopolitik yang terjadi imbas konflik bersenjata antara Iran dan koalisi Amerika Serikat-Israel juga turut serta memengaruhi persiapan penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah di tiap-tiap negara, termasuk di Indonesia.
Dia mengungkapkan, usai puluhan tahun lamanya pengurusan dan pengambilan kebijakan perjalanan ibadah haji dan umrah dikelola oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), tongkat estafet tersebut saat ini dipegang oleh Kemenhaj, yang notabene adalah kementerian atau lembaga yang baru lahir pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Semua sudah kita persiapkan dengan rapi, tiba-tiba di Timur Tengah suasana dan situasinya berbeda. Ada pergolakan di sana yang cepat atau lambat sedikit akan berpengaruh pada kami. Yang jelas, hari ini kita sudah terpengaruh dengan biaya," ungkapnya.
Baca Juga
- Arab Saudi Perketat Akses ke Mekkah Jelang Musim Haji 2026
- Embarkasi Tanpa Asrama Haji di Yogyakarta Beroperasi Perdana Tahun Ini, Kediri Diproyeksikan 2027
- Menhaj Gus Irfan Ungkap Visa Petugas Haji dan Jemaah Rampung Sepenuhnya
Lebih lanjut, Gus Irfan juga menegaskan seluruh biaya tambahan tiket perjalanan pulang-pergi yang terdongkrak imbas kenaikan harga avtur pasca-pembatasan jalur logistik Selat Hormuz akan ditanggung lewat skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dirinya juga mengklaim bahwa kebijakan tersebut sudah mendapat lampu hijau dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku pemegang kunci terhadap fiskal negara.
Dia menegaskan kembali bahwa kebijakan tersebut dijalankan atas perintah langsung Presiden Prabowo agar para jamaah haji tidak terbebani.
"Intinya [tambahan biaya perjalanan haji] ditanggung oleh pemerintah. Sudah, sudah [disampaikan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa]. Itu perintah langsung dari Presiden. Jangan [tambahan biaya tiket perjalanan] dibebankan kepada jamaah," pungkasnya.
