Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, pihaknya bakal memberantas tambang-tambang ilegal di dalam kawasan hutan lindung, hutan konservasi, maupun cagar alam, sebagaimana arahan Presiden Prabowo dalam rapat kerja pemerintah pada 7 April 2026.
Dia bahkan mengaku sudah memetakan lokasi-lokasi yang bakal dieksekusi, meskipun belum mau menyebutkan titik mana dan berapa luasan lahan yang ditargetkan untuk ditindak tersebut.
"Pak Presiden cuma kasih waktu seminggu, maka dalam waktu dekat saya akan eksekusi karena pemetaannya sudah," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 17 April 2026.
- Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
"Berapa totalnya, nanti kita akan sampaikan berapa jumlah luasan yang akan dilakukan penyesuaian," ujarnya.
Tak hanya tambang ilegal, Bahlil juga akan mengevaluasi tambang di wilayah hutan yang belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), maupun izin yang tidak dapat dikonversi sesuai ketentuan.
"Termasuk yang di wilayah hutan-hutan yang belum ada izin IPPKH-nya dan izin yang tidak dapat dikonversi," kata ujarnya.
Diketahui, sebelumnya Bahlil telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk membereskan tambang-tambang ilegal yang merugikan negara.
Dalam Taklimat pada Rapat Kinerja Pemerintah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada Rabu, 8 April 2026 lalu, Prabowo mengaku telah menerima laporan soal ratusan tambang ilegal di hutan lindung, dan bakal mengeceknya ke Kementerian Kehutanan.
"Saya juga perintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas, IUP enggak jelas di hutan lindung, dan di hutan-hutan. Saya cek Menhut, Menhut ini oke juga ya. Dia belum kasih izin potong kayu," kata Prabowo.
Dia pun segera meminta Bahlil mengevaluasi tambang-tambang tersebut, atau bahkan mencabut izin usahanya. Prabowo menegaskan, saat ini pemerintah tidak akan berbelas kasihan karena lebih mengedepankan kepentingan rakyat.
"Jadi ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi, kalau enggak jelas, cabut semua itu IUP-IUP. Kita enggak ada waktu untuk terlalu kasihan sekarang. Kita bela kepentingan nasional dan rakyat. Kepentingan kawan, konco, keluarga, itu nomor berapa-berapa," ujarnya.
