Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyambut baik langkah tegas Satgas Pangan Bareskrim Mabes Polri dalam menggagalkan penyelundupan komoditas pangan ilegal sebanyak 23,1 ton di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia menilai penindakan ini merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi petani dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Amran menegaskan pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. “Kami minta diusut sampai ke akar. Aktor intelektualnya harus dibongkar. Ini jaringan besar, bukan kasus biasa,” tegas Amran melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/4).
Dalam pengungkapan terbaru, aparat menyita bawang merah asal Thailand total 2.124 kg atau 2,1 ton, bawang putih asal China 9.140 kg atau 9,1 ton, bawang bombai Belanda 7.980 kg atau 7,9 ton, bawang bombai India 1.692 kg atau 1,6 ton, dan cabai kering China 2.210 kg atau 2,2 ton.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa kasus di Pontianak hanyalah bagian dari praktik yang lebih besar dan berulang di berbagai wilayah Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat telah menggagalkan penyelundupan pangan dalam skala besar, antara lain 133,5 ton bawang bombai ilegal di Semarang, 72 ton bawang bombai ilegal di Surabaya, 250 ton beras ilegal di Sabang, serta sekitar 1.000 ton beras ilegal di Tanjung Balai Karimun.
“Ini pola yang sama, berulang, dan terorganisir. Berulang kali kami sebut inilah mafia pangan. Skalanya sudah ratusan sampai ribuan ton. Artinya ada kekuatan besar di belakangnya,” ujar Amran.
Amran mengingatkan praktik ini tidak lepas dari kepentingan pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia mandiri dalam pangan.
“Ada pihak-pihak yang tidak akan pernah bahagia kalau Indonesia swasembada pangan. Karena itu mereka terus mencari celah untuk merusak pasar dan melemahkan produksi dalam negeri,” kata Amran.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia dengan garis pantai yang sangat panjang sering dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup untuk memasukkan komoditas ilegal melalui jalur-jalur tidak resmi.
Amran menegaskan Indonesia saat ini telah mencapai swasembada bawang merah, sehingga masuknya produk ilegal jelas merusak harga pasar dan melemahkan petani dalam negeri. “Kita sudah swasembada bawang merah. Tidak ada alasan barang ilegal masuk selain merusak harga petani,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi petani cabai lokal yang kerap menghadapi harga anjlok saat panen raya. Ia menyindir praktik para penyelundup yang hanya bermodalkan modal tanpa kontribusi produksi.
“Mereka tidak turun ke sawah, tidak berkeringat, tapi merusak harga. Ini tidak adil bagi petani kita,” kata Amran.
Amran memastikan Kementan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum untuk menutup celah masuknya pangan ilegal dan memastikan sistem distribusi berjalan sesuai aturan.
“Ini bukan hanya soal hukum. Ini soal melindungi petani dan menjaga kedaulatan pangan Indonesia,” tutur Amran.
