EtIndonesia. Sejak April, otoritas Partai Komunis Tiongkok (PKT) tiba-tiba memperketat secara menyeluruh pemblokiran terhadap akses “menembus firewall” (VPN), dengan intensitas yang lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, banyak aktivitas penelitian akademik normal ikut terdampak.
Pengamat sekaligus kreator konten, Wen Zhao, menyebut gelombang pemblokiran internet ini berdampak paling besar pada empat kelompok masyarakat. Ada juga analisis yang menilai bahwa meskipun pembatasan internet merugikan kebebasan berpendapat dan bahkan dapat merugikan pemerintah sendiri, langkah ini justru merupakan tindakan yang lazim diambil oleh rezim yang menghadapi krisis serius.
Dalam beberapa hari terakhir, beredar di media sosial luar negeri sejumlah dokumen internal dari Administrasi Ruang Siber Tiongkok, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, serta beberapa pemerintah daerah. Dokumen tersebut menunjukkan adanya perintah kepada penyedia layanan pusat data (IDC) untuk secara paksa melarang pengguna mengakses situs luar negeri.
Pada saat yang sama, banyak universitas di Tiongkok juga memperingatkan mahasiswa bahwa penggunaan VPN ilegal dapat berujung pada konsekuensi hukum, dan meminta dosen serta mahasiswa menggunakan “jalur khusus resmi” untuk mengakses sumber luar negeri.
Wen Zhao menyebutkan, selain mereka yang tidak puas secara politik, ada empat kelompok yang sering menggunakan VPN, yaitu: programmer dan insinyur perangkat lunak, pelaku e-commerce, pekerja di sektor keuangan dan hukum internasional, serta staf di universitas dan lembaga penelitian.
“Pada 2025, total nilai transaksi e-commerce lintas batas Tiongkok mencapai 2,75 triliun yuan. Dalam angka besar ini, yang paling penting adalah ekspor skala kecil, karena pelakunya sebagian besar adalah usaha kecil. Nilainya sekitar 700 hingga 800 miliar yuan. Jadi jangan meremehkan larangan VPN ini—dampaknya langsung menghantam industri besar,” katanya.
Wen Zhao juga mengatakan bahwa dari data penonton programnya, jumlah pengguna yang mengakses melalui VPN memang terlihat menurun baru-baru ini.
Meski pemerintah memperketat pemblokiran, masih banyak pengguna internet yang tetap menembus pembatasan dan berkomentar di platform X bahwa upaya tersebut sia-sia. Ada pula yang mengatakan, “Menembus firewall bukan solusi, meruntuhkannya yang jadi jalan keluar.”
Wen Zhao menambahkan: “Ciri terbesar era Xi Jinping adalah dua kata: ‘proyek mangkrak’. Aturan selalu dibuat sangat ketat dan pelaksanaannya awalnya juga tegas, tetapi sejauh mana bisa bertahan itu belum tentu. Saya percaya ketika orangnya banyak, masing-masing akan mencari cara untuk mengatasi sesuai kepentingan mereka.”
Sementara itu, komentator Li Linyi berpendapat bahwa pemerintah sebenarnya tahu pembatasan berlebihan akan merugikan diri sendiri, namun tetap melakukannya demi apa yang disebut sebagai ‘keamanan rezim’. Ini dianggap sebagai langkah yang lazim bagi suatu pemerintahan yang berada dalam kondisi krisis.
Laporan oleh jurnalis NTDTV, Liu Jiajia
