JAKARTA, KOMPAS – Semangat menentang penjajahan menjadi pesan yang dibawa dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Namun, Indonesia, sebagai penyelenggara, saat ini dinilai gamang dalam politik luar negeri yang bebas aktif saat menghadapi situasi geopolitik. Nilai-nilai perjuangan Konferensi Asia Afrika dinilai telah terputus dan tidak dirasakan lagi.
Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan kadernya terkait sejarah dan nilai-nilai yang dibawa dalam Konferensi Asia Afrika atau KAA. Dia menyebut Indonesia lahir dari spirit membangun tata dunia baru.
“Pancasila bisa bekerja dalam sistem internasional dan menawarkan tata dunia yang lebih damai, setara, berdaulat, dan bebas dari tarik menarik kepentingan negara adikuasa,” ujar Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian dunia diwujudkan. Dalam perspektif ini, semangat KAA, Gerakan Non-Blok, dan pidato 'To Build The World A New' menjadi jawaban tentang pentingnya kesetaraan antarbangsa.
Oleh karena itu, Megawati mendorong perubahan struktur Dewan Keamanan PBB yang masih memberikan hak veto kepada negara-negara pemenang Perang Dunia ke-II. Hal tersebut dinilai menciptakan ketimpangan global sehingga harus dihapuskan.
“Dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian dunia diwujudkan. Dalam perspektif ini, semangat KAA, Gerakan Non-Blok, dan pidato 'To Build The World A New' menjadi jawaban tentang pentingnya kesetaraan antarbangsa," kata Megawati.
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat memberi sambutan menyatakan, Indonesia memiliki rekam jejak sejarah luar biasa dalam narasi pembebasan manusia dari ketertindasan. KAA yang berlangsung di Bandung pada 1955 menjadi buktinya.
Namun, semangat ini tidak dirasakan sekarang. Bahkan, kata Hasto, spirit KAA telah terputus sehingga Indonesia tampak gamang menghadapi pertarungan geopolitik saat ini. Salah satunya terkait dukungan terhadap pembebasan Palestina tanpa adanya penindasan.
“Kita mengalami keterputusan sejarah, termasuk spirit Konferensi Asia Afrika. Kita menjadi bangsa yang begitu gamang di dalam politik luar negeri bebas aktif kita, di dalam memperjuangkan bangsa-bangsa tertindas. Selama ini kita kehilangan spirit karena selama Orde Baru, pemerintahan rezim Soeharto menjauhkan kita dari sejarah yang benar,” ujar Hasto.
Hasto mengingatkan, KAA telah menunjukkan sikap Indonesia dan negara-negara di Asia dan Afrika untuk menentang penjajahan. Saat itu Indonesia dianggap sebagai mercusuar yang memandu keadilan tanpa adanya penindasan dalam bentuk apapun.
Menurut Hasto, narasi pembebasan ini tidak hanya berlaku untuk negara-negara terjajah, tetapi juga bagi warga negara. Pemerintah diingatkan untuk tidak antikritik karena negara ini dibangun oleh dialektika dan pemikiran kritis.
“Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika (kita) kritik pada pemerintah, (itu) karena kita sayang, cinta Tanah Air, kepada republik ini. Maka dengan belajar narasi pembebasan dari Konferensi Asia-Afrika, kita serukan, bahwa kita (Indonesia) jadi sumber teladan, bahwa perbedaan ide dan pemikiran bukan hal yang diharamkan dalam demokrasi,” ungkap Hasto.
PDI-P, kata Hasto, harus menjadi partai yang kokoh agar bisa menghadapi tekanan, sebagai upaya untuk memperjuangkan sehatnya Indonesia dalam bernegara. Dia mengingatkan, kemerdekaan itu berarti bebas dari tekanan, pengisapan, kebebasan berbicara, berorganisasi, pers, hingga fungsi DPR dalam check and balances.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyoroti peran Megawati yang juga Presiden ke-5 RI. Banyak duta besar negara sahabat datang dan berdialog dengan putri Proklamator RI Sukarno tersebut.
“Ibu Mega tidak hanya menjaga kesinambungan pemikiran Bung Karno, tetapi juga mengaktualisasikannya dalam praktik diplomasi global yang berbasis nilai,” ujar Ahmad Basarah.
Megawati, lanjut Ahmad Basarah, juga menunjukkan Indonesia harus tetap memiliki keberanian moral dan menyuarakan keadilan serta menolak segala bentuk dominasi. Gagasan tentang Pancasila, kemanusiaan, hingga kesetaraan disebar di berbagai forum dan diskusi.
Menurut Ahmad Basarah, hal ini menunjukkan bahwa Megawati tidak hanya dihormati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia, tetapi juga sebagai tokoh global yang memiliki otoritas moral dan intelektualitas dalam percaturan dunia internasional.
”Diplomasi yang beliau jalankan adalah diplomasi peradaban, diplomasi yang melampaui batas negara, batas agama, dan-apalagi-batas kepentingan jangka pendek,” papar Ahmad Basarah.
Ahmad Basarah mengingatkan, semangat Bandung dalam KAA bukan hanya nostalgia sejarah, tetapi juga kompas untuk memandu langkah Indonesia dalam membangun dunia yang lebih adil.
“Tentang bagaimana Indonesia dapat memainkan peranan strategis dalam menjaga perdamaian dunia sesuai mandat konstitusi yang dibentuk oleh para pendiri bangsa,” kata Ahmad Basarah.
