Pantau - Anggota Komisi VIII DPR RI, Surahman Hidayat, menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M harus dilakukan secara antisipatif, transparan, dan berorientasi pada keamanan jemaah di tengah dinamika global dan eskalasi konflik Iran–Israel.
Antisipasi Biaya dan Kualitas LayananKomisi VIII DPR RI telah menerima penjelasan pemerintah terkait penyesuaian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji akibat kenaikan harga avtur dan kurs rupiah terhadap dolar AS.
Surahman menyampaikan bahwa pihaknya dapat menerima adanya tambahan biaya tersebut.
Namun, ia menegaskan tambahan biaya tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus ditanggung oleh keuangan negara.
"Dalam penggunaan keuangan negara, Menteri Haji dan Umrah RI harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa tambahan biaya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan haji.
Surahman juga menyoroti kesiapan sistem digitalisasi layanan haji, termasuk integrasi data antara Kementerian Haji dan Umrah RI dengan otoritas Arab Saudi.
Digitalisasi tersebut bertujuan mencapai efisiensi tanpa menambah beban administrasi bagi jemaah.
Terkait pengelolaan dana haji oleh BPKH, ia menekankan pentingnya transparansi investasi serta pemanfaatan nilai manfaat dana haji.
"Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji," ujarnya.
Prioritas Keamanan di Tengah KonflikKomisi VIII DPR RI juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya pada aspek kesehatan jemaah, transportasi, dan pengaturan kuota haji yang masih bergantung pada kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
Surahman menegaskan bahwa aspek keamanan jemaah harus menjadi prioritas utama, terutama di tengah eskalasi konflik Iran–Israel.
Ia mengapresiasi Instruksi Presiden RI yang menegaskan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama.
Kementerian Haji dan Umrah RI disebut telah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk pengaturan transportasi udara, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, serta rencana evakuasi darurat apabila kondisi memburuk.
"Keamanan adalah fondasi dari seluruh layanan haji. Jamaah harus merasa terlindungi sejak keberangkatan hingga kepulangan. Seluruh jamaah Indonesia harus dapat dipastikan berangkat dengan aman, sehat, dan nyaman," tegasnya.
Transparansi Informasi dan Dukungan JemaahSurahman juga menekankan pentingnya transparansi informasi publik agar jemaah tidak terpengaruh isu yang tidak jelas sumbernya.
Ia mendorong pemerintah untuk menyampaikan pembaruan resmi secara berkala.
Selain itu, pemerintah diminta menyiapkan dukungan psikososial bagi jemaah agar tetap tenang dan fokus menjalankan ibadah.
"Ibadah haji adalah amanah besar. Negara wajib hadir dengan pelayanan terbaik, transparan, berkeadilan, dan menjamin keamanan jamaah di tengah dinamika geopolitik global," katanya.
