REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) tengah mengembangkan model insentif penugasan khusus untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil.
Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, mengatakan riset tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif sekaligus aplikatif guna menjawab persoalan klasik layanan kesehatan di daerah terluar.
FIFA Kecam New Jersey yang Naikkan Ongkos Transportasi 10 Kali Lipat untuk Laga Piala Dunia
Sampai Kapan Iran Kendalikan Selat Hormuz?
“Riset ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif untuk menjawab tantangan distribusi dokter spesialis di daerah terpencil,” ujar Fitriansyah di Samarinda, Sabtu.
Hingga kini ketersediaan dokter spesialis masih terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Sementara itu, masyarakat di wilayah pedalaman kerap menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan, terutama untuk penanganan kasus yang membutuhkan keahlian spesifik.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Untuk itu, BRIDA Kaltim menggandeng Universitas Mulawarman, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, serta para periset daerah dalam sebuah kolaborasi riset intensif.
Kolaborasi tersebut bertujuan merumuskan skema insentif yang paling tepat sasaran agar tenaga medis berkualitas dapat terdistribusi secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil.
“Langkah kolaborasi ini bertujuan merumuskan skema insentif paling tepat sasaran agar ketersediaan tenaga medis berkualitas tidak hanya menumpuk pada kawasan perkotaan,” kata Fitriansyah.
Dalam prosesnya, tim peneliti gabungan menganalisis sejumlah variabel kunci, seperti beban kerja tenaga medis, lokasi penugasan, tingkat kelangkaan profesi, hingga aksesibilitas fasilitas layanan kesehatan.
Selain itu, kondisi sosial masyarakat di wilayah pelosok juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan model kebijakan tersebut.
“Kondisi sosial masyarakat di wilayah pelosok menjadi faktor penting yang wajib dimasukkan ke dalam indikator utama,” ujarnya.
Fitriansyah menekankan bahwa penyusunan regulasi yang berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari pendekatan berbasis data serta penguatan sinergi antarlembaga.
Karena itu, kajian yang dilakukan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dilengkapi dengan tinjauan langsung terhadap berbagai kendala riil yang dihadapi tenaga medis di lapangan.
