jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (18/4) tentang kabar terbaru wacana gaji PPPK dan P3K PW, ada usul gaji bersumber dari APBN, hingga redistribusi PPPK segera dimulai. Simak selengkapnya!
1. Ikhtiar Pemkot Mataram Cegah Pemangkasan PPPK, Usulkan Gaji P3K Ditanggung APBN
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Data Resmi ASN Terungkap, Konkernas II PGRI 2026 Jadi Angin Segar, Pertahankan PPPK!
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, ingin pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh dan paruh waktu diambil alih pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Pemkot Mataram segera mengusulkan pembayaran gaji PPPK penuh dan paruh waktu ditanggung pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ribuan PPPK Segera Perpanjangan Kontrak, Bakal Dikontrak Terus? Simak Pengumuman Penting BKN
Pengusulan tersebut akan dilakukan Pemkot Mataram bersama sejumlah pemerintah daerah di Indonesia, yang juga mengusulkan gaji PPPK penuh dan paruh waktu diambil alih oleh pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Heboh, Kabar Terbaru Uji Materiil UU ASN soal Nasib PPPK, Silakan Disimak Penjelasan Menteri Rini
Ikhtiar Pemkot Mataram Cegah Pemangkasan PPPK, Usulkan Gaji P3K Ditanggung APBN
2. PNS dan PPPK Campur Aduk seperti Pasar, P3K Bakal Dikembalikan ke Instansi Asal
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus PNS dan PPPK (P3K) di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib (RSUD RAT) di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), dinilai terlalu banyak.
Pemprov Kepri bakal menata ulang jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di RSUD RAT.
"Kalau pagi hari di RSUD RAT itu sudah seperti pasar, PNS sama PPPK campur aduk sekitar 1.000 orang, belum lagi pasien yang mendaftar berobat," kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Jumat )17/40.
Baca Selengkapnya di Bawah:
PNS dan PPPK Campur Aduk seperti Pasar, P3K Bakal Dikembalikan ke Instansi Asal
3. Redistribusi Guru PNS dan PPPK Segera Dimulai
Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, akan melakukan redistribusi guru PNS dan guru PPPK.
Pasalnya, selama ini terjadi penumpukan guru di wilayah tertentu.
Di sisi lain, terjadi kekurangan jumlah guru di sejumlah wilayah di Timika.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Redistribusi Guru PNS dan PPPK Segera Dimulai
4. Kabar Terbaru Wacana Gaji PPPK dan P3K PW Sepenuhnya Ditanggung APBN
Wacana anggaran gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat terus bergulir.
Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera mengusulkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Usulan tersebut akan diajukan bersama dengan sejumlah pemerintah daerah di Indonesia yang juga mengusulkan agar gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu diambil alih oleh pusat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Kabar Terbaru Wacana Gaji PPPK dan P3K PW Sepenuhnya Ditanggung APBN
5. Di Daerah Ini Jumlah PPPK Lebih Banyak Dibanding PNS
Di sejumlah daerah, jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih banyak dibanding PNS.
Salah satunya Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jumlah PNS di lingkup Pemkab Cirebon kini mencapai lebih dari 9.000 orang.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Di Daerah Ini Jumlah PPPK Lebih Banyak Dibanding PNS
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Surat Edaran Mulai Memicu Gejolak, UU ASN Lemah, Inilah Solusi Mencegah PHK PPPK
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
