Surabaya (ANTARA) - Di sebuah gang di Krembangan, Kota Surabaya, kehidupan kota tidak selalu hadir dalam bentuk deru kendaraan atau geliat pembangunan yang serba cepat.
Justru dari ruang sederhana itu, percakapan antarwarga mengalir hangat, sapaan tetap terjaga, dan gotong royong hidup sebagai kebiasaan, bukan sekadar slogan.
Dalam lanskap keseharian seperti inilah gagasan Kampung Pancasila menemukan bentuknya, yakni bukan sebagai proyek simbolik, melainkan sebagai upaya merawat “jiwa” kota yang kerap tergerus modernitas.
Di tengah ambisi Surabaya menjadi kota global, program Kampung Pancasila justru mengajak untuk menoleh ke dalam, yakni pada kampung sebagai unit sosial terkecil yang selama ini menjadi fondasi kehidupan urban.
Inisiatif ini penting ditelaah bukan hanya sebagai kebijakan lokal, tetapi sebagai refleksi arah pembangunan kota di Indonesia. Apakah ia akan menjadi ruang yang semakin individualistik, atau tetap berakar pada nilai kebersamaan?.
Nilai terdekat
Kampung Pancasila di Surabaya hadir dengan premis sederhana bahwa nilai-nilai kebangsaan harus hidup dalam praktik sehari-hari. Ia tidak berhenti sebagai narasi besar di ruang publik, tetapi masuk ke gang-gang sempit, ke meja makan warga, hingga ke forum musyawarah RT dan RW.
Pendekatan ini menarik karena memindahkan lokus pembangunan dari yang semula berbasis proyek fisik menjadi berbasis relasi sosial. Pemerintah Kota Surabaya secara sadar menempatkan kampung sebagai episentrum perubahan. Dengan melibatkan seluruh RW yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.300, program ini mencoba membangun ketahanan sosial dari bawah.
Langkah konkret yang dilakukan juga tidak bersifat abstrak. Pendampingan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap RW, misalnya, menjadi bentuk intervensi langsung negara ke tingkat mikro. Skema ini memungkinkan persoalan warga, mulai dari ketidaktepatan data bantuan sosial hingga masalah lingkungan, diselesaikan lebih cepat dan kontekstual.
Namun, yang lebih penting dari sekadar kehadiran ASN adalah upaya menghidupkan kembali modal sosial yang sempat melemah. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa solidaritas warga Surabaya sebenarnya sangat kuat. Tetangga memasakkan makanan bagi yang isolasi, bantuan mengalir tanpa birokrasi. Kampung Pancasila mencoba melembagakan spontanitas itu agar tidak hilang seiring waktu.
Di beberapa wilayah, hasilnya mulai terlihat. Di Ngagel Rejo, misalnya, warga mampu mengelola donasi sosial hingga puluhan juta rupiah secara mandiri. Dana tersebut digunakan untuk membantu warga sakit, lansia, hingga pendidikan.
Di tempat lain, sistem keamanan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis warga berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa ketika kepercayaan sosial terbangun, kampung dapat menjadi unit ekonomi sekaligus sosial yang tangguh.
Lebih dari itu, Kampung Pancasila juga menyentuh aspek toleransi. Surabaya sebagai kota multikultural memiliki potensi konflik laten jika relasi antarwarga tidak dirawat. Program ini mendorong praktik keberagaman yang konkret melalui interaksi sehari-hari, kerja bakti lintas agama, hingga pengelolaan dana sosial bersama.
Di titik ini, Kampung Pancasila menjadi semacam “laboratorium sosial” yang menguji apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di tengah kehidupan urban modern. Jawaban awalnya tampak positif, tetapi tantangan ke depan tidak sederhana.
Baca juga: BPIP: Kampung Aisandami jadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila
Idealisme kota
Di balik optimisme tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dicermati secara kritis. Pertama adalah risiko formalisasi. Ketika sebuah gerakan sosial dilembagakan, selalu ada kemungkinan ia berubah menjadi rutinitas administratif tanpa ruh. Kampung Pancasila bisa saja berhenti sebagai label jika tidak disertai partisipasi warga yang autentik.
Kedua, ketimpangan kapasitas antarwilayah. Tidak semua kampung memiliki modal sosial yang sama. Ada wilayah yang sudah terbiasa dengan gotong royong, tetapi ada pula yang lebih individualistik. Dalam kondisi ini, pendekatan yang seragam berpotensi tidak efektif. Kampung yang sudah kuat akan melaju cepat, sementara yang lemah tertinggal.
Ketiga, tantangan keberlanjutan. Program berbasis komunitas sangat bergantung pada konsistensi partisipasi warga. Ketika antusiasme awal mereda, ada risiko kegiatan menjadi stagnan. Apalagi jika tidak ada insentif atau mekanisme evaluasi yang jelas.
Keempat, integrasi dengan kebijakan ekonomi. Kampung Pancasila tidak bisa hanya berhenti pada aspek sosial budaya. Ia harus mampu menjawab persoalan konkret seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
Upaya melibatkan generasi muda melalui dana stimulan Rp5 juta per RW merupakan langkah strategis, tetapi membutuhkan pendampingan serius agar tidak sekadar habis untuk kegiatan seremonial.
Di sisi lain, pendekatan berbasis kampung juga menghadapi tantangan globalisasi. Arus digitalisasi dan mobilitas tinggi membuat relasi sosial semakin cair. Generasi muda, khususnya, cenderung memiliki ikatan yang lebih longgar dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jika tidak diantisipasi, Kampung Pancasila bisa kehilangan relevansi bagi kelompok ini.
Meski demikian, justru di sinilah letak peluangnya. Kampung Pancasila dapat menjadi ruang integrasi antara nilai tradisional dan inovasi modern. Misalnya, pengelolaan ekonomi berbasis digital di tingkat kampung, atau pemanfaatan teknologi untuk transparansi dana sosial. Dengan demikian, kampung tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga bagian dari masa depan kota.
Merawat kota
Kampung Pancasila mengajukan satu gagasan penting bahwa kota tidak hanya dibangun dari atas melalui kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga dari bawah melalui relasi sosial. Ketika warga saling mengenal, saling menjaga, dan saling membantu, maka rasa aman dan kesejahteraan tumbuh secara organik.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan beberapa langkah strategis.
Pertama, penguatan kapasitas warga melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. ASN yang ditempatkan di RW harus berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar pengawas.
Kedua, diferensiasi kebijakan berdasarkan karakter wilayah. Setiap kampung memiliki dinamika yang berbeda, sehingga pendekatan harus adaptif. Pemerintah perlu memberi ruang inovasi lokal agar warga merasa memiliki program ini.
Ketiga, integrasi dengan agenda ekonomi. Kampung Pancasila harus menjadi pusat inkubasi ekonomi mikro, terutama bagi generasi muda. Kolaborasi dengan sektor industri dan pasar menjadi kunci agar produk kampung memiliki nilai tambah.
Keempat, sistem evaluasi berbasis indikator sosial. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari perubahan nyata seperti penurunan kemiskinan, peningkatan partisipasi warga, dan kualitas hubungan sosial.
Baca juga: Purbalingga Kulon masuk lima besar Lomba Kampung Pancasila Zona 1
Baca juga: KSAD beri penghargaan Kampung Pancasila untuk enam desa dan kota
Lebih jauh, Kampung Pancasila juga dapat dikembangkan sebagai model nasional. Banyak kota di Indonesia menghadapi persoalan serupa seperti urbanisasi, fragmentasi sosial, dan melemahnya nilai kebersamaan. Jika berhasil, Surabaya dapat menjadi contoh bagaimana kota modern tetap memiliki “hati”.
Di tengah dunia yang semakin cepat dan sering kali dingin, keberadaan kampung yang hangat menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya.
Kampung Pancasila, dengan segala tantangan dan potensinya, adalah upaya untuk memastikan bahwa di balik gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar, masih ada ruang bagi manusia untuk saling terhubung.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah program ini penting, melainkan sejauh mana semua pihak mulai dari pemerintah, warga, dan generasi muda bersedia menjaga nyala kecil di kampung-kampung itu agar tetap hidup? Sebab, dari sanalah sesungguhnya jiwa kota Surabaya ditentukan.
Baca juga: BPIP dukung KKN bertema kampung Pancasila
Baca juga: KSAD puji toleransi keberagaman "Kampung Pancasila" Banyuwangi
Justru dari ruang sederhana itu, percakapan antarwarga mengalir hangat, sapaan tetap terjaga, dan gotong royong hidup sebagai kebiasaan, bukan sekadar slogan.
Dalam lanskap keseharian seperti inilah gagasan Kampung Pancasila menemukan bentuknya, yakni bukan sebagai proyek simbolik, melainkan sebagai upaya merawat “jiwa” kota yang kerap tergerus modernitas.
Di tengah ambisi Surabaya menjadi kota global, program Kampung Pancasila justru mengajak untuk menoleh ke dalam, yakni pada kampung sebagai unit sosial terkecil yang selama ini menjadi fondasi kehidupan urban.
Inisiatif ini penting ditelaah bukan hanya sebagai kebijakan lokal, tetapi sebagai refleksi arah pembangunan kota di Indonesia. Apakah ia akan menjadi ruang yang semakin individualistik, atau tetap berakar pada nilai kebersamaan?.
Nilai terdekat
Kampung Pancasila di Surabaya hadir dengan premis sederhana bahwa nilai-nilai kebangsaan harus hidup dalam praktik sehari-hari. Ia tidak berhenti sebagai narasi besar di ruang publik, tetapi masuk ke gang-gang sempit, ke meja makan warga, hingga ke forum musyawarah RT dan RW.
Pendekatan ini menarik karena memindahkan lokus pembangunan dari yang semula berbasis proyek fisik menjadi berbasis relasi sosial. Pemerintah Kota Surabaya secara sadar menempatkan kampung sebagai episentrum perubahan. Dengan melibatkan seluruh RW yang jumlahnya mencapai lebih dari 1.300, program ini mencoba membangun ketahanan sosial dari bawah.
Langkah konkret yang dilakukan juga tidak bersifat abstrak. Pendampingan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap RW, misalnya, menjadi bentuk intervensi langsung negara ke tingkat mikro. Skema ini memungkinkan persoalan warga, mulai dari ketidaktepatan data bantuan sosial hingga masalah lingkungan, diselesaikan lebih cepat dan kontekstual.
Namun, yang lebih penting dari sekadar kehadiran ASN adalah upaya menghidupkan kembali modal sosial yang sempat melemah. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa solidaritas warga Surabaya sebenarnya sangat kuat. Tetangga memasakkan makanan bagi yang isolasi, bantuan mengalir tanpa birokrasi. Kampung Pancasila mencoba melembagakan spontanitas itu agar tidak hilang seiring waktu.
Di beberapa wilayah, hasilnya mulai terlihat. Di Ngagel Rejo, misalnya, warga mampu mengelola donasi sosial hingga puluhan juta rupiah secara mandiri. Dana tersebut digunakan untuk membantu warga sakit, lansia, hingga pendidikan.
Di tempat lain, sistem keamanan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis warga berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa ketika kepercayaan sosial terbangun, kampung dapat menjadi unit ekonomi sekaligus sosial yang tangguh.
Lebih dari itu, Kampung Pancasila juga menyentuh aspek toleransi. Surabaya sebagai kota multikultural memiliki potensi konflik laten jika relasi antarwarga tidak dirawat. Program ini mendorong praktik keberagaman yang konkret melalui interaksi sehari-hari, kerja bakti lintas agama, hingga pengelolaan dana sosial bersama.
Di titik ini, Kampung Pancasila menjadi semacam “laboratorium sosial” yang menguji apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di tengah kehidupan urban modern. Jawaban awalnya tampak positif, tetapi tantangan ke depan tidak sederhana.
Baca juga: BPIP: Kampung Aisandami jadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila
Idealisme kota
Di balik optimisme tersebut, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dicermati secara kritis. Pertama adalah risiko formalisasi. Ketika sebuah gerakan sosial dilembagakan, selalu ada kemungkinan ia berubah menjadi rutinitas administratif tanpa ruh. Kampung Pancasila bisa saja berhenti sebagai label jika tidak disertai partisipasi warga yang autentik.
Kedua, ketimpangan kapasitas antarwilayah. Tidak semua kampung memiliki modal sosial yang sama. Ada wilayah yang sudah terbiasa dengan gotong royong, tetapi ada pula yang lebih individualistik. Dalam kondisi ini, pendekatan yang seragam berpotensi tidak efektif. Kampung yang sudah kuat akan melaju cepat, sementara yang lemah tertinggal.
Ketiga, tantangan keberlanjutan. Program berbasis komunitas sangat bergantung pada konsistensi partisipasi warga. Ketika antusiasme awal mereda, ada risiko kegiatan menjadi stagnan. Apalagi jika tidak ada insentif atau mekanisme evaluasi yang jelas.
Keempat, integrasi dengan kebijakan ekonomi. Kampung Pancasila tidak bisa hanya berhenti pada aspek sosial budaya. Ia harus mampu menjawab persoalan konkret seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.
Upaya melibatkan generasi muda melalui dana stimulan Rp5 juta per RW merupakan langkah strategis, tetapi membutuhkan pendampingan serius agar tidak sekadar habis untuk kegiatan seremonial.
Di sisi lain, pendekatan berbasis kampung juga menghadapi tantangan globalisasi. Arus digitalisasi dan mobilitas tinggi membuat relasi sosial semakin cair. Generasi muda, khususnya, cenderung memiliki ikatan yang lebih longgar dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jika tidak diantisipasi, Kampung Pancasila bisa kehilangan relevansi bagi kelompok ini.
Meski demikian, justru di sinilah letak peluangnya. Kampung Pancasila dapat menjadi ruang integrasi antara nilai tradisional dan inovasi modern. Misalnya, pengelolaan ekonomi berbasis digital di tingkat kampung, atau pemanfaatan teknologi untuk transparansi dana sosial. Dengan demikian, kampung tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga bagian dari masa depan kota.
Merawat kota
Kampung Pancasila mengajukan satu gagasan penting bahwa kota tidak hanya dibangun dari atas melalui kebijakan dan infrastruktur, tetapi juga dari bawah melalui relasi sosial. Ketika warga saling mengenal, saling menjaga, dan saling membantu, maka rasa aman dan kesejahteraan tumbuh secara organik.
Untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan beberapa langkah strategis.
Pertama, penguatan kapasitas warga melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. ASN yang ditempatkan di RW harus berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar pengawas.
Kedua, diferensiasi kebijakan berdasarkan karakter wilayah. Setiap kampung memiliki dinamika yang berbeda, sehingga pendekatan harus adaptif. Pemerintah perlu memberi ruang inovasi lokal agar warga merasa memiliki program ini.
Ketiga, integrasi dengan agenda ekonomi. Kampung Pancasila harus menjadi pusat inkubasi ekonomi mikro, terutama bagi generasi muda. Kolaborasi dengan sektor industri dan pasar menjadi kunci agar produk kampung memiliki nilai tambah.
Keempat, sistem evaluasi berbasis indikator sosial. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, tetapi dari perubahan nyata seperti penurunan kemiskinan, peningkatan partisipasi warga, dan kualitas hubungan sosial.
Baca juga: Purbalingga Kulon masuk lima besar Lomba Kampung Pancasila Zona 1
Baca juga: KSAD beri penghargaan Kampung Pancasila untuk enam desa dan kota
Lebih jauh, Kampung Pancasila juga dapat dikembangkan sebagai model nasional. Banyak kota di Indonesia menghadapi persoalan serupa seperti urbanisasi, fragmentasi sosial, dan melemahnya nilai kebersamaan. Jika berhasil, Surabaya dapat menjadi contoh bagaimana kota modern tetap memiliki “hati”.
Di tengah dunia yang semakin cepat dan sering kali dingin, keberadaan kampung yang hangat menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya.
Kampung Pancasila, dengan segala tantangan dan potensinya, adalah upaya untuk memastikan bahwa di balik gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan lebar, masih ada ruang bagi manusia untuk saling terhubung.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah program ini penting, melainkan sejauh mana semua pihak mulai dari pemerintah, warga, dan generasi muda bersedia menjaga nyala kecil di kampung-kampung itu agar tetap hidup? Sebab, dari sanalah sesungguhnya jiwa kota Surabaya ditentukan.
Baca juga: BPIP dukung KKN bertema kampung Pancasila
Baca juga: KSAD puji toleransi keberagaman "Kampung Pancasila" Banyuwangi
