Bisnis.com, DENPASAR — Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) meluncurkan KKI Online Payment sebagai inovasi pembayaran digital guna mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja pengadaan.
KKI Online adalah kartu kredit pemerintah versi digital yang terintegrasi langsung dengan sistem pengadaan untuk mempermudah dan mengawasi belanja daerah.
Direktur IT sekaligus Operasional BPD Bali Ida Bagus Gede Setia Yasa mengatakan sistem KKI Online menghadirkan kendali transaksi yang lebih baik melalui virtual card dengan batasan yang jelas bagi setiap pengguna.
“Dibandingkan sistem pembayaran sebelumnya, KKI dalam ekosistem digital ini menawarkan kontrol yang lebih baik, serta dilengkapi keamanan berlapis seperti PIN, kata sandi mobile banking, dan token khusus dari sistem Mbizmarket,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (18/4/2026).
Peluncuran yang berlangsung pada 14 April 2026 di Denpasar, Bali, tersebut melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Bali. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
Melalui sistem ini, pembayaran belanja pemerintah daerah dapat dilakukan secara end-to-end digital dan terintegrasi dengan sistem pengadaan. Skema tersebut dinilai mampu mengurangi proses manual yang selama ini menjadi kendala dalam administrasi keuangan daerah.
Baca Juga
- Dapat Tambahan Modal Rp746 Miliar, Bank BPD Bali Targetkan Masuk KBMI 2
- Bank BPD Bali Salurkan Rp55 Miliar untuk Kredit Program Perumahan
- Komitmen Pembiayaan ke UMKM, Bank BPD Bali Raih Penghargaan dalam ITAY 2026
KKI Online Payment juga menghadirkan kapasitas transaksi hingga Rp200 juta per transaksi, lebih tinggi dibandingkan implementasi KKI berbasis QRIS yang telah berjalan sebelumnya, sehingga lebih relevan untuk kebutuhan pengadaan dengan nilai besar.
Dalam implementasinya, BPD Bali berperan sebagai penerbit (issuer) sekaligus pengakuisisi (acquirer), sehingga transaksi tergolong on-us. Skema ini memberikan efisiensi biaya melalui merchant discount rate (MDR) sekitar 1%, lebih rendah dibandingkan skema off-us yang melibatkan bank berbeda.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Wayan Serinah mengatakan seluruh jajaran pemerintah daerah didorong segera mengadopsi sistem tersebut guna mengoptimalkan implementasi KKPD.
“Implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.
Dari sisi operasional, sistem ini mempermudah bendahara dalam proses administrasi, pelaporan, serta pemantauan transaksi secara real-time.
Sementara itu, penyedia barang dan jasa berpotensi memperoleh pembayaran lebih cepat, yakni maksimal H+1 setelah Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga membantu menjaga arus kas, terutama bagi pelaku UMKM.
Selain itu, BPD Bali tercatat sebagai Bank Pembangunan Daerah pertama yang memperoleh izin sebagai acquirer dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Bank Indonesia, memperkuat perannya sebagai pionir dalam implementasi sistem pembayaran berbasis KKI secara nasional.
CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn M.R. Hermawan, menyatakan bahwa dengan peluncuran KKI Online Payment bersama BPD Bali, kanal pembayaran di Mbizmarket kini menjadi yang terlengkap sebagai lokapasar mitra LKPP RI dalam mendukung kebutuhan transaksi pengadaan pemerintah.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Indonesia melalui penguatan sistem pembayaran online agar seluruh proses transaksi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital.
