JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikap netral dan politik luar negeri bebas aktif usai melintasnya pergerakan kapal perang Amerika Serikat (AS) di kawasan Selat Malaka.
Menurut Dave, penegasan itu dibutuhkan untuk menepis persepsi negatif terhadap Indonesia setelah melintasnya kapal perang AS tersebut.
"Kami memahami bahwa ada persepsi internasional yang mungkin muncul terkait motif pelintasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus menegaskan sikap netral, sekaligus aktif mendorong terciptanya komunikasi dan kerja sama multilateral agar jalur strategis seperti Selat Malaka tetap aman dan bebas dari eskalasi ketegangan," kata Dave kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2026).
Baca juga: Kenapa Kapal Perang AS Melintas di Selat Malaka? Ini Penjelasan TNI AL
Dave menyatakan, Komisi I DPR RI sejatinya juga memahami pelintasan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka merupakan bagian dari hak lintas damai yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
"Selat Malaka adalah jalur internasional yang vital bagi perdagangan dan mobilitas global, sehingga setiap pelayaran yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional harus dipahami sebagai praktik yang sah," tutur dia.
Lebih lanjut, Komisi I DPR RI menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif.
Baca juga: Isu Akses Udara RI Mencuat, Dunia Kini Perhatikan Selat Malaka
Artinya, Indonesia tidak berpihak pada kepentingan negara mana pun dalam konflik, termasuk dalam dinamika antara Amerika Serikat dan Iran.
Fokus utama Indonesia adalah menjaga stabilitas kawasan, memastikan keamanan jalur perdagangan internasional, serta melindungi kepentingan nasional Indonesia.
"Komisi I DPR RI optimis bahwa dengan konsistensi pada hukum internasional dan diplomasi yang konstruktif, Indonesia dapat menjaga reputasi sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian, stabilitas, dan kepastian hukum di kawasan," kata politikus Partai Golkar itu.
Kapal AS di Selat MalakaSebelumnya diberitakan, TNI Angkatan Laut (AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat (AS) di kawasan Selat Malaka yang sempat ramai diberitakan diduga terkait dugaan operasi pemburuan kapal tanker Iran.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan sistem Automatic Identification System (AIS), kapal perang AS USS Miguel Keith terdeteksi berada di perairan timur Belawan pada Sabtu (18/4/2026) sekitar pukul 15.00 WIB.
"Berdasarkan hasil pantauan perangkat Automatic Identification System (AIS) Publish memang benar USS Miguel Keith termonitor pada AIS pada pukul 15.00 WIB di perairan timur Belawan dengan haluan ke arah Barat Laut dengan kecepatan 13,1 knot (18/4/2026)," ujar Tunggul kepada Kompas.com, Sabtu.
Baca juga: The Hostages Hero Angkat Sejarah TNI AL Lawan Perompak di Selat Malaka
Menurut dia, keberadaan kapal tersebut merupakan bagian dari aktivitas pelayaran internasional yang sah.
Tunggul menjelaskan, kapal perang AS tersebut tengah melaksanakan hak lintas transit (transit passage) sesuai ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea, khususnya Pasal 37, 38, dan 39.
"Kapal perang AS tersebut sedang melaksanakan pelayaran yaitu Hak Lintas Transit (Transit Passage) sesuai Pasal 37, 38 dan 39 pada UNCLOS 1982 dengan melintas di Selat Malaka yang merupakan Strait used for international navigation atau selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang menghubungkan laut bebas/ZEE," ujar dia menjelaskan.
Baca juga: Bisakah 2 Kapal Tanker Pertamina Melintas Usai Selat Hormuz Dibuka?
Namun, Tunggul tidak merespons apakah aktivitas itu terkait operasi militer khusus seperti yang dikaitkan dengan isu pemburuan kapal tanker Iran.
Sebelumnya, muncul laporan media internasional yang menyebut militer AS akan memperluas operasi pemburuan kapal tanker yang terkait Iran hingga ke kawasan Indo-Pasifik, termasuk wilayah sekitar Selat Malaka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine yang menyebut pihaknya akan melakukan aktivitas pencegahan maritim terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam pengangkutan minyak ilegal.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
