President Director Chery Group Indonesia, Zeng Shuo, tegas menyebutkan akan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. "Kita sudah siap untuk kebijakan baru ini," kata Zeng Shuo pada Sabtu (18-4-2026) di Kuningan Jakarta Selatan.
Dia sendiri tidak ingin berspekulasi mengenai permintaan konsumen apabila mobil listrik dikenakan pajak kendaraan. Dia sepenuhnya akan menyerahkan hal tersebut ke pasar dan memastikan akan ikut dengan regulasi yang berlaku.
"Kalau itu kita tidak bisa prediksi, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengikuti peraturan dan regulasi pemerintah," ujar dia. Baca Juga:
Motor Listrik Bisa Tempuh Jarak Lebih Dari 300 KM
Sebelumnya, kendaraan listrik di Jakarta mendapatkan berbagai insentif, seperti pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pengecualian dari aturan ganjil genap.
Namun, dengan adanya Permendagri terbaru, kendaraan listrik tidak lagi masuk dalam kategori yang dikecualikan dari pajak. Artinya, baik kepemilikan maupun penyerahannya tetap menjadi objek pajak, termasuk PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
Meski demikian, penerapan pajak tersebut tidak bersifat mutlak. Besaran pajak yang dikenakan bisa berbeda, bahkan tetap nol rupiah, tergantung kebijakan masing-masing daerah.
Pemerintah pusat juga masih membuka ruang insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 regulasi tersebut.
Dengan skema ini, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam, melainkan disesuaikan dengan kebijakan tiap pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UDA)
