FAJAR, PAREPARE — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Binalipu, Senin (20/4/2026).
Dalam arahannya, Tasming menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjalankan peran sebagai pelayan publik sekaligus penyampai informasi yang akurat kepada masyarakat. Ia menyoroti masih adanya ASN yang menyampaikan informasi keliru terkait pemerintahan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Ada ASN yang menyampaikan informasi tidak akurat. Karena itu, kita harus berbenah agar setiap informasi yang disampaikan, baik di ruang publik maupun di media sosial, benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Tasming.
Selain itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto, dalam memastikan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dilakukan tepat waktu. Ia menekankan bahwa tidak boleh lagi ada keterlambatan pembayaran gaji melewati tanggal 1 setiap bulan.
“Kami sudah berkomitmen tidak ada lagi pembayaran gaji melewati tanggal 1. Namun, masih ada beberapa dinas yang belum konsisten. Ini menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Terkait TPP, Tasming menjelaskan bahwa proses pencairan tetap harus mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia memastikan pembayaran akan segera dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
“Jika regulasi sudah tuntas, pembayaran pasti langsung dilakukan. Kita tidak bisa memaksakan tanpa dasar aturan karena berpotensi menjadi temuan. Saya sudah berkoordinasi dengan Sekda, insya Allah paling lambat pekan ini bisa dicairkan,” jelasnya.
Di akhir arahannya, Tasming mengingatkan ASN untuk menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menjaga sikap, ucapan, serta kinerja. Ia juga menekankan pentingnya netralitas dan loyalitas dalam menjalankan tugas.
“Bangun budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Parepare turut menyerahkan sejumlah penghargaan, di antaranya kepada sembilan pensiunan ASN, tiga penerima Satyalancana, serta lima organisasi perangkat daerah dengan penggunaan aplikasi Srikandi terbanyak sepanjang 2025.
Lima perangkat daerah tersebut yakni Dinas Kesehatan (15.964 surat), Sekretariat Daerah (9.582 surat), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (7.483 surat), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (5.974 surat), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (4.943 surat).
