jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi ini tidak bisa dianggap sekadar mekanisme pasar biasa, meski ada guncangan global akibat naiknya harga minyak dunia dan kurs tertekan.
Hal demikian dikatakan Anam menyikapi keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM nonsubsidi.
BACA JUGA: Kurs Rupiah Menguat Senin Pagi, Pemicunya soal BBM Non-Subsidi
"Pemerintah tidak boleh berlindung terus di balik alasan itu," kata Anam melalui layanan pesan, Senin (20/4).
Adapun, harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta pada 18 April menjadi Rp 19.400 perliter, dari sebelumnya saat 1 April sebesar Rp 13.100 perliter.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Kenaikan BBM Nonsubsidi Tepat untuk Kurangi Beban APBN
Sementara itu, harga Dextlite ditetapkan sebesar Rp 23.600 perliter dari 1 April yang di angka Rp 14.200 perliter.
Anam mengatakan kelas menengah menjadi kelompok yang terdampak dari kebijakan menaikkan BBM nonsubsidi.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Mengantisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Tolong Disimak Usul DPR
"Paling terasa hari ini adalah kelas menengah. Selama ini mereka dianggap kuat, seolah tidak perlu dilindungi, padahal justru mereka yang paling sering menanggung beban, bayar pajak, tidak dapat subsidi, tetapi setiap harga naik, mereka yang pertama kena," ungkap legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Anam mengingatkan pemerintah agar tak menghadirkan perasaan di masyarakat, khususnya kelas menengah, dijadikan sapi perah dari langkah menaikkan BBM nonsubsidi.
"Jangan sampai muncul perasaan di tengah masyarakat, rakyat, khususnya kelas menengah, hanya dijadikan sapi perah pemerintah saat negara butuh pemasukan, tetapi dilupakan saat butuh perlindungan," ujar dia.
Anam sendiri menilai langkah pemerintah menaikkan BBM nonsubsidi sudah melampaui batas kewajaran dari sisi keadilan.
"Bukan hanya soal naik atau tidak naik, tetapi soal kapan dan bagaimana kenaikan itu dilakukan," lanjut dia.
Dia mengatakan kondisi masyarakat saat ini belum pulih secara ekonomi, lalu kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat mereka makin tertekan.
Terlebih lagi, ujar Anam, beberapa hari lalu pemerintah sempat menyatakan harga BBM terkendali, tetapi tiba-tiba Pertamax Turbo dan Dextlite malah naik.
"Rakyat bukan tidak mengerti, tetapi rakyat ingin dihargai dengan kejujuran, karena pada akhirnya, ini bukan sekadar soal harga. Ini soal kepercayaan," kata dia.
Anam menyebut keliru narasi yang bilang kenaikan BBM nonsubsidi berdampak kecil terhadap rakyat di level bawah.
Sebab, kata Anam, BBM nonsubsidi bukan barang eksklusif, karena dipakai di banyak sektor seperti logistik, transportasi, distribusi barang.
"Begitu BBM naik, ongkos angkut naik. Ongkos naik, harga barang ikut naik dan kalau harga barang naik, ujungnya, ya, rakyat lagi yang menanggung. Jadi keliru kalau dianggap dampaknya kecil hanya karena ini BBM nonsubsidi," kata dia.
Anam mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi dampak dari kenaikan BBM nonsubsidi agar tak berefek domino.
"BBM naik, harga naik, daya beli turun, kemudian ekonomi melambat, yang rakyat rasakan hidup semakin mahal, tetapi perlindungan pemerintah terasa makin berkurang," katanya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pakar Nilai Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Tak Signifikan Memengaruhi Perekonomian
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan
