Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftar program manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan pengelola Kampung Nelayan Merah Putih melonjak hingga 383.830 orang, jauh melampaui kebutuhan 35.476 tenaga kerja yang disiapkan pemerintah.
Lonjakan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap program berbasis BUMN tersebut, yang dinilai strategis dalam menggerakkan ekonomi desa dan kawasan pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, jumlah pendaftar terus meningkat signifikan dalam waktu singkat sejak pembukaan seleksi.
“Sudah 383.830 pendaftar, ini terbuka, transparan, jujur, dan tidak ada yang menjamin bisa diterima,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Sehari sebelumnya, jumlah pendaftar tercatat mencapai 284.393 orang, menunjukkan lonjakan hampir 100.000 pendaftar dalam 1 hari.
Dari total pendaftar terbaru, sebanyak 220.364 orang melamar posisi manajer koperasi desa, sementara sekitar 64.000 orang mendaftar untuk posisi pengelola Kampung Nelayan.
Baca Juga
- Pemerintah Buka 30.000 Lowongan Manajer KopDes Merah Putih, Cek Syaratnya
- Cara Daftar Lowongan Kerja Manajer Kopdes Merah Putih, Ada 30.000 Posisi
- Cara Daftar Manajer Kopdes 2026: Syarat, Link, dan Gaji Manajer Kopdes
Seleksi ini dibuka untuk mengisi 30.000 posisi manajer koperasi desa di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan 5.476 posisi pengelola Kampung Nelayan di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Seluruh posisi akan diisi melalui skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun. Pemerintah menegaskan proses seleksi dilakukan tanpa pungutan biaya dan hanya melalui satu kanal resmi untuk menghindari praktik penipuan.
Di sisi lain, tingginya jumlah pendaftar memperketat seleksi sehingga kualitas kandidat menjadi perhatian utama. Wakil Badan Pengelola BUMN Teddy Bharata mengatakan, karakter kandidat menjadi faktor kunci dalam proses seleksi.
“Kita mencari yang punya jiwa entrepreneurship, yang bisa engage dengan banyak pihak, bukan yang hanya bekerja seperti karyawan biasa,” ujarnya.
Menurutnya, peran manajer akan bersinggungan langsung dengan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha desa, vendor, hingga BUMN.
Terkait gaji, pemerintah memastikan skema penggajian mengikuti ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berlaku dan disesuaikan dengan regulasi.
Adapun, pengumuman hasil seleksi ditargetkan rampung pada Juni 2026. Program ini menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa sehingga penempatan sumber daya manusia (SDM) dinilai harus tepat agar implementasi berjalan optimal.
