FAJAR, MAKASSAR — Dinamika politik pasca Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan, khususnya terkait belum diprosesnya pemberhentian Rusdi Masse Mappasessu (RMS) dari keanggotaan Partai Nasdem di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pakar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah menilai, sikap Nasdem yang belum menyampaikan surat resmi pemberhentian kepada pimpinan DPR menciptakan kesan keputusan politik yang tegas di ruang publik.
Padahal, RMS diketahui telah mengundurkan diri dan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Ini bukan sekadar keterlambatan administratif. Ada implikasi serius terhadap kredibilitas partai. Publik melihat fakta politik sudah berubah, tetapi status formal di parlemen masih belum diperbarui,” ujar Hasrullah saat dimintai tanggapannya, Senin, 20 April 2026.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi modern, kejelasan sikap partai terhadap kader yang berpindah haluan merupakan bentuk akuntabilitas politik. Ketika hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka yang muncul adalah persepsi bahwa partai tidak tegas dalam mengelola internalnya.
“Partai politik seharusnya memiliki mekanisme disiplin yang cepat dan jelas. Kalau seorang anggota DPR sudah secara terbuka pindah ke partai lain, maka konsekuensi organisasinya juga harus segera ditegakkan, termasuk proses PAW,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi representasi politik. Pasalnya, secara administratif RMS masih tercatat sebagai anggota Fraksi Nasdem di DPR, sementara secara politik telah berafiliasi dengan PSI.
“Ini menciptakan situasi yang janggal. Rakyat memilih melalui Nasdem, tetapi wakilnya sudah berada di partai lain. Kalau dibiarkan, ini bisa merusak prinsip representasi dalam demokrasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, lambannya respons Nasdem juga dinilai membuka ruang spekulasi politik. Sejumlah pihak menduga adanya pertimbangan strategis atau kalkulasi politik tertentu di balik belum diprosesnya pemberhentian tersebut.
“Dalam politik, kekosongan sikap akan diisi oleh spekulasi. Apakah ini bagian dari kompromi politik, atau ada agenda lain, publik tidak tahu. Yang jelas, situasi ini merugikan citra partai itu sendiri,” katanya.
Padahal, jika merujuk pada hasil Pemilu 2024, Nasdem justru mencatatkan tren positif dengan peningkatan jumlah kursi di DPR RI. Kondisi tersebut, menurut pengamat, seharusnya menjadi modal kuat untuk menunjukkan konsolidasi internal yang solid dan kepemimpinan yang tegas.
“Dengan capaian elektoral yang meningkat, publik berharap Nasdem tampil lebih percaya diri dan konsisten. Ketegasan dalam mengambil keputusan, termasuk terhadap kader yang keluar, menjadi kunci menjaga kepercayaan tersebut,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa dalam politik modern, kecepatan dan ketegasan dalam merespons dinamika internal merupakan bagian dari kredibilitas partai.
“Menunda keputusan dalam situasi seperti ini justru memperbesar beban politik. Jika tidak segera diselesaikan, ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola partai ke depan,” tutupnya. (*)
