Google Asia Pacific Pte Ltd menyatakan Chromebook menjadi laptop populer di sektor pendidikan secara global. Setidaknya ada tiga faktor.
Eks Wakil Presiden Google Asia Pasifik Caesar Sengupta mengatakan alasan utama Chromebook mendominasi industri pendidikan secara global, yakni biaya pemilikan. Merujuk pada kajian firma analisis digital global IBC, biaya pemilikan Chromebook lebih murah daripada laptop dengan sistem operasi Windows.
"IBC bilang biaya pemilikan Chromebook 61% lebih murah dibandingkan laptop Windows selama 3 tahun," kata Caesar melalui sambungan telekonferensi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/4).
Caesar menyampaikan biaya pemilikan yang dimaksud yakni memasukkan biaya perawatan tahunan. Salah satu faktor yang menekan biaya pemilikan Chromebook adalah biaya langganan beberapa aplikasi di Windows.
Chromebook menggunakan OS Chrome yang berbasis Linux dan open-source.
Caesar berpendapat Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi bisa menekan biaya pemilikan Chromebook di dalam negeri. "Selain itu, strategi ini akan menghemat cadangan devisa. Saat itu, kami dan kementerian bekerja dengan strategis dan bijak dalam menurunkan biaya pemilikan Chromebook," katanya.
Alasan kedua, desain yang sederhana. Terakhir, Chrome Device Management atau CDM yang dapat menggantikan ahli teknologi di setiap sekolah. Caesar menjelaskan CDM memungkinkan pengendalian Chromebook dalam jumlah banyak dari satu titik dan secara jarak jauh.
Kepala Divisi Pelatihan Developer Google Asia Pacific William Florence mengatakan CDM adalah konsol administratif untuk mengendalikan Chromebook dengan jumlah banyak. William mencontohkan pengendalian lebih dari 50 ribu unit Chromebook dengan CDM di Ukrain
William menyampaikan kemampuan mengendalikan Chromebook melalui CDM merupakan keunggulan komparatif utama Chromebook. Namun William berargumen alasan utama tingginya adopsi Chromebook di dunia pendidikan adalah biaya pemilikan.
William mencatat negara yang telah memanfaatkan Chromebook di dunia pendidikan adalah Amerika Serikat. Menurutnya, Negeri Abang Sam kini memimpin adopsi teknologi edukasi secara global.
"Setelah Pandemi Covid-19, Chromebook menduduki peringkat pertama sebagai alat teknologi edukasi paling populer di 12 negara," katanya.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengatakan pandemi Covid-19 dan program pengadaan laptop pemerintah tidak dapat mendongkrak harga laptop Chromebook hingga 100.
Majelis hakim menyampaikan pandemi Covid-19 telah mendorong permintaan handphone dan laptop untuk keperluan belajar mengajar. Alhasil, harga kedua barang elektronik ini naik akibat pasokan yang minim.
Ketua Tim Perhitungan Kerugian Kasus Dugaan Korupsi Chromebook BPKP Dedy Nurmawan menjelaskan seluruh Chromebook di dalam negeri hanya melalui proses perakitan setelah diimpor dalam bentuk terurai atau CKD. Menurutnya, harga Chromebook dalam bentuk CKD berdasarkan dokumen impor buatan Kementerian Keuangan adalah Rp 2,8 juta per unit.
Oleh karena itu, Dedy menyampaikan harga wajar di tingkat penyedia atau reseller ada di kisaran Rp 5 juta per unit. Angka tersebut didapat setelah menambah margin di tingkat distributor sekitar 3,67% dan di tingkat reseller hingga 15%.
Namun BPKP menemukan harga yang ditetapkan dalam pengadaan di tingkat sekolah adalah sekitar Rp 6 juta per unit. Alhasil, Dedy menemukan praktik kemahalan harga atau mark-up lantaran adanya selisih antara harga wajar dan harga pengadaan senilai Rp 1,56 triliun.
Menurutnya, angka tersebut dapat membengkak jika otoritas memotong dua rantai pasok dalam proses pengadaan, yakni distributor dan reseller.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mempertanyakan metode perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP. Sebab, hasil audit disebut berbeda dengan fakta persidangan yang diamati Nadie
BPKP menggunakan pendekatan akuntansi biaya, yang menghasilkan selisih biaya pengadaan laptop Chromebook dan harga wajar, yang mengakibatkan kerugian negara Rp 1,56 triliun.
Sementara itu, Nadiem mencatat persidangan menyatakan tim teknis kantornya mendata rata-rata dari 34 jenis laptop Chromebook senilai Rp 6,3 juta. Dengan demikian, Nadiem berargumen harga beli yang ditetapkan kantornya Rp 5,6 juta, atau justru menghemat anggaran negara.
"Kenapa BPKP tidak menggunakan pendekatan harga pasar untuk membandingkan harga beli dan harga wajar. Saya tidak tahu jawabannya, tetapi itu yang membuat saya takut dan sadar," kata Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/4).
