Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satunya melalui kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan dan menekan praktik haji nonprosedural.
Kolaborasi ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Markas Besar Polri, Senin, 20 April 2026. Pertemuan tersebut menyoroti penguatan Tim Gabungan Penanganan Haji Nonprosedural, integrasi serta pertukaran data antarinstansi, hingga langkah strategis dalam mencegah praktik haji ilegal.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga menjadi faktor krusial dalam mempercepat penanganan kasus. Ia menyebut koordinasi yang solid dapat membuat penindakan terhadap pelanggaran berjalan lebih efektif sekaligus memberikan efek jera.
“Dengan koordinasi yang kuat, penanganan haji nonprosedural bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujar Harun dalam keterangan tertulis, Senin, 20 April 2026.
Ia juga menambahkan, kehadiran negara penting untuk menjamin keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.
Di sisi lain, Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Nanang Rudi Supriatna, mengungkapkan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji merupakan instruksi langsung dari pimpinan Polri sebagai respons terhadap berbagai persoalan di lapangan.
Menurutnya, Satgas tersebut telah dibentuk hingga ke tingkat kepolisian resor dan akan bekerja sama dengan Kemenhaj sampai ke daerah, termasuk kabupaten dan kota.
“Satgas Haji ini kami bentuk sampai ke tingkat Polres. Kolaborasi dengan Kementerian Haji juga dilakukan hingga ke daerah,”kata Nanang.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji semakin optimal dan mampu menutup celah praktik ilegal yang merugikan calon jemaah. Sinergi antara Kemenhaj dan Polri diharapkan menciptakan sistem layanan haji yang lebih transparan, aman, dan dapat dipercaya masyarakat.
Editor: Redaksi TVRINews
