FAJAR, MAKASSAR — Kunjungan Konselor Tiongkok di Indonesia, Zhen Wangda, ke Provinsi Sulawesi Selatan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral di tingkat daerah. Untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Pulau Sulawesi, ia mengaku terkesan dengan potensi ekonomi, posisi strategis, serta kekayaan budaya yang dimiliki wilayah tersebut.
“Saya dan tim sangat senang dapat berkunjung ke Sulawesi Selatan. Ini kunjungan pertama kami, dan kami melihat wilayah ini memiliki posisi strategis sebagai pusat ekonomi dan budaya di Pulau Sulawesi,” ujarnya saat berbincang dengan awak media di Hotel Aston, Makassar, Senin (20/4/2026).
Ia menyoroti sejumlah sektor unggulan Sulawesi Selatan seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri makanan yang dinilainya berkembang pesat serta menarik investasi.
“Budayanya yang sangat khas dan pemandangan alam yang luar biasa indah telah menarik banyak wisatawan. Makassar adalah salah satu pusat utama terpenting di Indonesia Timur,” katanya.
Dia menyebut kehadiran sejumlah merek internasional di Makassar seperti Haidilao, Chagee, dan Mixue sebagai kesan tersendiri.
Dia menegaskan kunjungannya merupakan penugasan resmi dari Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia untuk melakukan inspeksi dan memperkuat hubungan kerja sama daerah.
“Saya berharap kunjungan ini dapat meningkatkan saling pemahaman, memperkuat kerja sama daerah Tiongkok-Indonesia dan integrasi industri unggulan, serta mempererat pertukaran antarmasyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga bertemu dengan pemerintah daerah, media, serta melakukan kunjungan lapangan ke wilayah perkotaan, pedesaan, dan komunitas Tionghoa di Sulawesi Selatan.
Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok dan Dampaknya ke Indonesia
Zhen Wangda juga menyinggung hasil Sidang Dua Sesi Tiongkok 2026 yang telah mengesahkan Garis Besar Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030).
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi dasar penting bagi keterbukaan ekonomi Tiongkok dan peluang kerja sama global.
Ia menyebut Tiongkok tetap menjadi “pabrik dunia” sekaligus “pasar dunia” dengan tingkat tarif rata-rata 7,3%, serta kebijakan tarif nol persen untuk 100% pos tarif bagi negara kurang berkembang yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tiongkok seperti Laos, Kamboja, dan Nepal.
Zhen juga menyoroti posisi Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, yang memiliki sumber daya nikel melimpah dan telah menjadi lokasi investasi sejumlah perusahaan Tiongkok.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama inovasi, teknologi, dan transisi hijau, termasuk pengembangan kendaraan energi baru (NEV), energi terbarukan, serta industri rendah karbon.
Dalam paparannya, ia menyebut:
Ekonomi Tiongkok 2025 diperkirakan tumbuh sekitar 5 %
PDB Tiongkok mencapai 140 triliun RMB
Kontribusi pertumbuhan ekonomi global sekitar 30%
Nilai perdagangan lebih dari 45 triliun RMB
Produksi NEV lebih dari 16 juta unit
Lebih dari 80% komponen fotovoltaik dunia dipasok Tiongkok
Lebih dari 70% peralatan tenaga angin dunia
Ia juga menyinggung proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang disebutnya mampu menghemat energi lebih dari 30% dan menurunkan emisi karbon signifikan.
“Saya mendengar di Makassar juga terdapat pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) yang dibangun bersama perusahaan Tiongkok dan telah mendorong transformasi energi hijau,” ujarnya.
Zhen menekankan bahwa hubungan Tiongkok–Indonesia merupakan kemitraan strategis komprehensif yang selaras dengan visi pembangunan kedua negara, termasuk Indonesia Emas 2045.
Sikap terhadap Situasi Global
Terkait dinamika global yang menurutnya semakin kompleks, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik dan praktik unilateralisme.
Ia menyebut Tiongkok mendorong Inisiatif Tata Kelola Global yang menekankan kedaulatan setara, supremasi hukum internasional, multilateralisme, dan kerja sama berbasis aksi.
Tiongkok, kata dia, aktif mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk komunikasi intensif dengan berbagai pihak dan pengajuan inisiatif bersama dengan Pakistan melalui konsep:
“Satu Penghentian, Dua Negosiasi, Tiga Jaminan”
Penghentian aksi permusuhan, Negosiasi perdamaian, dan Jaminan perlindungan sipil, jalur pelayaran, dan Piagam PBB.
Soal Taiwan
Zhen Wangda juga menyinggung isu Taiwan yang menurutnya merupakan bagian dari prinsip satu Tiongkok.
Ia menyatakan bahwa Taiwan sejak dahulu merupakan bagian dari wilayah Tiongkok berdasarkan catatan sejarah dan dokumen internasional seperti Deklarasi Kairo, Proklamasi Potsdam, dan Resolusi PBB 2758 yang diadopsi pada 1971.
“Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya wakil sah Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hingga kini 183 negara, termasuk Indonesia, telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok berdasarkan prinsip satu Tiongkok.
Zhen juga menegaskan posisi Beijing yang mengedepankan penyatuan damai, namun menolak segala bentuk separatisme dan campur tangan asing terkait Taiwan.
Kunjungan Konselor Zhen Wangda ke Sulawesi Selatan menandai penguatan komunikasi bilateral antara Tiongkok dan Indonesia di tingkat regional. Selain membahas peluang ekonomi dan investasi, kunjungan ini juga membuka ruang dialog mengenai isu global, kerja sama teknologi, serta dinamika geopolitik internasional yang semakin kompleks. (*/)
