JAKARTA, KOMPAS.TV — Di tengah lonjakan permintaan global untuk bahan baku baterai dan kendaraan listrik, Indonesia justru menghadapi tantangan baru: bagaimana mengelola nikel tanpa terjebak tekanan regulasi internasional.
BRIN menilai tata kelola nikel kini tidak lagi sekadar isu domestik, melainkan berada dalam pusaran kepentingan global yang kompleks, mulai dari investasi hingga standar keberlanjutan lintas negara.
Isu tersebut menjadi fokus diskusi bertajuk “Nickel Governance in Indonesia: The Interaction of Multiple Levels of Administration, Investment, and Regulation” yang akan diselenggarakan Pusat Riset Politik BRIN di Jakarta, Selasa ini (21/4/2026).
Baca Juga: Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Korupsi Tambang Nikel, Ini Total Suap yang Diterima!
Forum ini mengupas interaksi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dinamika investasi, serta pengaruh regulasi transnasional terhadap arah pengelolaan nikel di Indonesia.
Sebagai produsen nikel utama dunia, Indonesia memegang posisi strategis dalam rantai pasok global, khususnya untuk industri baterai dan kendaraan listrik.
Posisi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui kebijakan hilirisasi, tetapi sekaligus menempatkan Indonesia dalam tekanan regulasi global yang semakin ketat.
Kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang.
Sejak diperkenalkan melalui Undang-Undang Minerba tahun 2009, kebijakan ini diperkuat dengan larangan ekspor bijih nikel pada 2014.
Namun, aturan tersebut sempat dilonggarkan pada 2017 sebelum kembali diperketat pada 2020.
Saat ini arah kebijakan semakin dipertegas dengan fokus pada pengembangan industri baterai nasional.
Di lapangan, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus.
Baca Juga: Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Rp1,5 Miliar di Kasus Korupsi Nikel
Pemerintah daerah memainkan peran penting melalui pembangunan kawasan industri berbasis nikel serta pemberian berbagai insentif untuk menarik investasi.
Penulis : Rizky L Pratama Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- tata kelola nikel Indonesia
- BRIN nikel
- hilirisasi nikel
- regulasi global nikel
- EU Green Deal nikel
- investasi nikel Indonesia
