Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kini tengah menggencarkan program Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi paling bawah.
Program ini menggunakan sistem "jemput bola" dengan menerjunkan tim gabungan untuk melakukan penjangkauan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa proses seleksi siswa dilakukan melalui kolaborasi erat antara pemerintah daerah, Kemensos, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Tim tersebut akan turun ke lapangan guna berdialog dengan orang tua yang datanya sudah tercantum dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Kalau orang tuanya setuju dan memenuhi kriteria maka akan ditetapkan Bupati Sigi sebagai siswa Sekolah Rakyat di daerah tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Kementerian Sosial," ujar Mensos saat memberikan keterangan di Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (20/4).
Langkah ini diambil guna memastikan anak-anak Indonesia bisa menempuh jenjang wajib belajar selama 13 tahun.
Mensos menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menciptakan ekosistem belajar yang bermutu tinggi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
"Jadi orang tua dan negara memiliki kewajiban untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah, maka itu Sekolah Rakyat hadir dalam rangka memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga yang paling tidak mampu atau miskin ekstrem agar anaknya memperoleh pendidikan dengan lingkungan yang berkualitas," tegas Saifullah.
Tidak hanya sekadar akses sekolah, para siswa Sekolah Rakyat juga akan didukung dengan berbagai fasilitas penunjang yang memadai, mulai dari tempat tinggal atau asrama, perangkat laptop, hingga perlengkapan sekolah lainnya.
Fokus utama program ini adalah anak-anak yang berada pada klasifikasi Desil 1 dan 2 dalam data DTSEN.
"Tentunya program Sekolah Rakyat ini bertujuan memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam Desil 1 dan 2 DTSEN," tambah Mensos.
Dengan adanya fasilitas lengkap dan pengawasan langsung dari negara, diharapkan hambatan ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak dan semestinya. (ant/dpi)
